SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Manggarai Barat – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penilaian keandalan bangunan gedung pada sejumlah infrastruktur strategis yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penilaian yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) itu untuk memastikan fasilitas pelayanan publik dapat kembali berfungsi secara aman dan masyarakat segera memperoleh layanan dasar pascabencana.
Menteri PU Dody, Hanggodo mengatakan penanganan pascabencana diarahkan untuk membantu masyarakat segera kembali menjalankan aktivitas dan memperoleh layanan dasar.
“Kementerian PU akan terus membantu pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak bencana. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dan mendapatkan pelayanan dasar dengan baik,” kata Menteri Dody.
Adapun asesmen dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Penataan Kawasan Batu Cermin, Puskesmas Batu Cermin, Kantor Bupati Manggarai Barat, Penataan Kawasan Puncak Waringin, Kantor Mako Polres, RSUD Komodo, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese.
Langkah cepat tersebut difokuskan pada fasilitas publik esensial yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi keandalan bangunan setelah mengalami guncangan gempa sekaligus memastikan fasilitas yang masih layak dapat segera kembali digunakan.
*Bangunan Strategis Dapat Kembali Digunakan*
Hasil penilaian cepat menunjukkan sejumlah fasilitas strategis telah dapat kembali difungsikan. Kantor Bupati Manggarai Barat dinyatakan dapat beroperasi kembali. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat pascabencana.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap RSUD Komodo juga menyatakan dapat digunakan kembali setelah dilakukan penilaian cepat terhadap sejumlah bangunan yang meliputi Gedung IGD/Ponek, Gedung Pratama, Gedung 1B, serta Gedung D dan E. Seluruh gedung tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada sektor air minum, infrastruktur pengolahan air SPAM Wae Mese juga dinyatakan dapat digunakan kembali. Adapun kantor operasional berada dalam status penggunaan terbatas sehingga pemanfaatannya tetap harus memperhatikan hasil penilaian teknis di lapangan.
Untuk Penataan Kawasan Batu Cermin, hasil pemeriksaan cepat menunjukkan kawasan tersebut dapat digunakan kembali. Sementara itu, Puskesmas Batu Cermin, Penataan Kawasan Puncak Waringin, dan Kantor Mako Polres masih memerlukan pemeriksaan lanjutan.
Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya, Meike Kencanawulan menegaskan bahwa pemeriksaan bangunan pascagempa tidak hanya berorientasi pada pendataan kerusakan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali memperoleh pelayanan dasar.
“Kami bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas yang menjadi bagian penting dari pelayanan masyarakat. Prinsip utama Kementerian PU adalah memastikan setiap bangunan yang akan kembali digunakan telah melalui pemeriksaan teknis, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan pemerintah daerah dapat segera memulihkan aktivitas pelayanan publik,” tutur Meike.
Selain meninjau infrastruktur terdampak gempa, Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya juga melakukan koordinasi awal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat, serta pengelola fasilitas untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan pemeriksaan teknis yang dilakukan secara bertahap, Kementerian PU berupaya memastikan pemulihan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga mengutamakan keselamatan masyarakat agar layanan pemerintahan, kesehatan, dan air bersih dapat kembali berjalan secara optimal.
(Kiki apriyansyah)
