SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan empat opsi penyelamatan Garuda. Opsi pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pinjaman atau suntikan ekuitas.
Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa, dan kontrak kerja.
Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Opsi terakhir, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan tanggapannya terkait empat opsi penyelamatan yang diajukan oleh Kementerian BUMN. Manajemen Garuda menyampaikan hal tersebut bukan merupakan ranah perseroan, melainkan langkah strategis dari pemegang saham.
“Maka, perseroan tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan konfirmasi lebih lanjut terhadap pemberitaan tersebut,” tulis manajemen, seperti dikutip dalam keterbukaaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/6).
Jika terdapat langkah atau tindak lanjut atas opsi tersebut, perseroan akan menyampaikan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, fokus utama perseroan yaitu memastikan keberlangsungan usaha melalui berbagai langkah strategis.
Perseroan akan mengoptimalkan lini bisnis, khususnya kargo dan charter, serta pengelolaan cost structure beban operasional perseroan, baik melalui optimalisasi produktivitas armada, negosiasi bersama lessor, pengelolaan SDM, serta restrukturisasi rute penerbangan sejalan dengan trend demand yang ada pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.
Saat ini Garuda sedang melakukan diskusi dengan konsultan. Perseroan memastikan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji dalam upaya pemulihan kinerja dan memastikan
Keberlangsungan usaha perseroan, yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham. (wwa)
