SUARAINDONEWS.COM, Makassar-Setelah beberapa waktu lalu mengikuti proses Mediasi hingga pada Proses Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Bakal Calon Anggota DPD RI, Harmansyah, Zulkifli Hasanuddin SH, selaku kuasa hukum Pemohon mengungkapkan bahwa pemilih di daerah Kelurahan Kasimbong telah berubah menjadi Kelurahan Bone Tua. Disamping sengkarut penetapan adanya Ganda External. Ini menjadi sumber di langgarnya Hak Konstitusi kliennya, Harmansyah, tambah Zulkifli lagi.
Bahwa selama proses mediasi berlangsung, Zulkifli telah menyampaikan sejumlah bukti adanya 24 dukungan KTP yang berada di Kelurahan Kasimbong Kabupaten Luwu Utara, yang tidak diverifikasi KPU karena alasan Kelurahan tersebut tidak terdapat dalam templet KPU. Padahal faktanya Kelurahan Kasimbong di Kabupaten Luwu Utara telah berubah nama menjadi Kelurahan Bone Tua sejak tanggal 21 Mei 2015.
Fakta Kelurahan Kasimbong mengalami perubahan nama menjadi Kelurahan Bone Tua dibuktikan dengan bukti Surat Keterangan Lurah setempat dengan nomor : 148. 4/988/K.BNT serta lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2015.
Dan benar sebagian warga di daerah tersebut masih beralamat Kelurahan Kasimbong di KTP mereka (E- KTP) dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Disinilah KPU tetap berargumentasi tanpa memberikan solusi kepada kliennya sehingga berdampak dilanggarnya hak konstitusinya untuk menjadi anggota DPD RI,” tegas Zulkifli.
Bukti 24 dukungan KTP terhadap kliennya yang terdapat di Kelurahan Kasimbong Kab. Luwu Utara, benar adanya. Dengan memberikan hard copy dan melampirkan soft file dalam bentuk Flash Disk (FD) ke KPU. Namun sayangnya tetap tidak dilakukan verifikasi diakibatkan “tidak bisa terupload” kedalam SIPPP karena permasalahan template (berdasarkan keterangan pihak KPU data di SIPPP harus sesuai dengan F1 dan foto copy KTP. Jika berbeda akan dianggap TMS, red).
Sementara ada ketentuan menyebutkan bahwa “Jika terdapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan/atau kecamatan/sebutan lainnya yang tidak ada dalam daftar template excel maka harus dikordinasikan ke Pihak KPU untuk mendapatkan solusi”. Namun tidak didapatkan hingga masa penyerahan dukungan dan dapat dibuktikan pemohon dengan bukti percakapan via WA.
Bahwa adanya temuan ganda external oleh pihak termohon sebesar 74 Dukungan, papar Zulkifli semua berasal dari Kabupaten Pinrang, yang mana seharusnya sejak awal, saat di upload sudah dapat muncul atau terbaca bahwa KTP dukungan memiliki “Ganda External”.
Dan lagi lagi pihak KPU tetap ngotot bahwa dukungan KTP tersebut memiliki Ganda External (namun tanpa ditunjukkan Ganda External nya seperti apa, red). Temuan kegandaan external ini perlu dibuktikan oleh pihak KPU dengan memperlihatkan arsip hardcopy calon lain yang dimaksud ganda dukungan dengan klien kami, jelas Zulkifli.
Meskipun sudah disampaikan beberapa bukti, namun pihak KPU tetap mempertahankan argumentasinya, yang berujung gagalnya proses mediasi.
Pelaksana klarifikasi dukungan adalah KPU Kabupaten Pinrang dan mendapatkan daftar nama ganda eksternal dengan cara mengunduh :
Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD.
Berdasarkan pemberi keterangan dalam hal ini pihak KPU Kabupaten Pinrang dari 74 ganda external mendapatkan temuan rincian MS = 30 dan TMS = 44 dan kemudian hasil klarifikasi ini dimasukkan dalam : Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.Kab/Kota-DPD kemudian disahkan dengan cara ditandatangani oleh Komisoner serta dibubuhi stempel lalu kemudian hasil klarifikasi diinput kembali disitem SIPPP.
Keterangan lanjutannya, dari TMS = 44 ternyata hanya 30 yang memberikan surat pernyataan tidak mendukung kepada kliennya, Harmansyah. Namun ada 14 lainnya tidak dapat ditemui namun langsung diberi status TMS tanpa ada koordinasi ke pihak Harmansyah.
“Ini jelas melenceng dari Pedoman Teknis, karena berdasarkan pedoman teknis jika pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkordinasi dengan bakal perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut selama masa tahapan penelitian administrasi, jika yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan maka baru dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) . (Pedoman Teknis, Lampiran III, halaman 10),” tegas Zulkifli lagi.
Anehnya, ditemukan perbedaan Jumlah TMS = 60 khusus Kabupaten Pinrang pada rekapitulasi Propinsi (Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD) yang seharusnya linier dengan hasil klarifikasi KPU Kab/Kota sesuai Berita Acara yaitu TMS = 44 (Selisih 16 dukungan).
Pihak KPU menjelaskan bahwa selain dari 74 Ganda External dukungan di Pinrang adalagi 15 dukungan yang tidak terdaftar di DPT dan 1 (satu) dukungan ada ketidaksesuaian data antara SIPPP dengan FI sehingga dianggap TMS.
Padahal normalnya keterangan jumlah pada Daftar Nama Ganda External yang ada pada Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU.Kab/Kota-DPD itu semestinya berbanding lurus dengan angka yang dimasukkan dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.Kab/Kota-DPD karena satu turunan.
Tapi FAKTANYA pada Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU.Kab/Kota-DPD itu jika dicermati jumlah yang tidak mendukung (TMS) sudah mencapai = 59 dan 15 diantaranya ada yang tidak dapat ditemui dan mendukung calon lain dari jumlah kegandaan external yang sama yaitu 74.
“Dan ini sangat jauh melenceng dari keterangan-keterangan sebelumnya baik dari pemberi keterangan (KPU Pinrang) maupun dari KPU Propinsi,” heran Zulkifli seraya menutup perbincangan.
(tjo; foto ist
