SUARAINDONEWS.COM, Pangandaran – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta media massa memberikan penilaian dan kritik secara jujur serta independen terhadap kinerja lembaga tersebut menjelang lima tahun masa kepemimpinan periode 2022-2027.
Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, mengatakan refleksi terhadap perjalanan Bawaslu tidak cukup dilakukan secara internal. Media dan publik dinilai memiliki peran penting untuk memberikan penilaian secara objektif.
Hal itu disampaikan Lolly saat membuka Media Gathering Bawaslu yang dirangkai dengan diskusi bertajuk “Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun” di Grand Luxcamp, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Menurut Lolly, masa non-tahapan pemilu menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu. Pada periode tersebut, penilaian terhadap lembaga pengawas pemilu dinilai dapat dilakukan lebih objektif karena tidak dibayangi dinamika tahapan pemilu.
“Kenapa harus sekarang? Karena di masa non-tahapan, semua menjadi jernih untuk memberikan kritik dengan akal sehat karena tidak dicampuri hiruk-pikuk tahapan pemilu,” kata Lolly.
Ia mengatakan, ada tiga hal yang diharapkan dapat dihasilkan melalui forum tersebut. Pertama, refleksi yang jujur terhadap perjalanan lima tahun kepemimpinan Bawaslu.
Lolly mengatakan berbagai capaian positif Bawaslu patut diapresiasi. Namun, kekurangan lembaga juga harus disampaikan secara terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
“Kami berharap ada refleksi jujur dari sahabat-sahabat sekalian, kalau bagus-bagusnya di mana? Karena yang baik, sekali lagi, layak diapresiasi. Kalau kurang, kurangnya pada konteks apa?” ujar Lolly.
Kedua, Bawaslu membutuhkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Menurut Lolly, kritik terhadap lembaga merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari.
“Kami ingin mendapatkan masukan yang kritis terhadap penguatan demokrasi ke depan,” tuturnya.
Ketiga, Lolly berharap terdapat komitmen bersama untuk menjaga dan membangun ekosistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, hubungan antara Bawaslu dan media harus tetap dibangun dengan menjunjung tinggi independensi jurnalistik.
“Saya meyakini refleksi tidak bisa dikerjakan sendirian. Yang bisa menilai Bawaslu adalah para sahabat, termasuk media,” katanya.
Lolly menegaskan kedekatan Bawaslu dengan media bukan bertujuan untuk mendapatkan pemberitaan positif. Sebaliknya, media diharapkan memberitakan apa yang benar-benar dikerjakan Bawaslu sekaligus menjalankan fungsi kontrol secara independen.
“Bawaslu dekat dengan media bukan untuk dipuji. Yang dibutuhkan Bawaslu adalah media mewartakan apa yang sesungguhnya dikerjakan,” ujar Lolly.
Menurut dia, kolaborasi antara Bawaslu dan media tetap diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh mengurangi sikap kritis dan independensi pers.
“Kolaborasi dan kepercayaan itu penting, namun jurnalis harus tetap independen dan kritis,” katanya.
Dalam forum tersebut, Lolly juga memaparkan sejumlah capaian Bawaslu selama periode kepemimpinan 2022-2027 yang dapat menjadi bahan evaluasi.
Salah satunya adalah penguatan sistem pencegahan yang lebih terukur dan adaptif. Penguatan tersebut dilakukan melalui penerbitan sejumlah Peraturan Bawaslu, surat edaran, serta surat keputusan sebagai dasar kebijakan internal lembaga.
Bawaslu juga menilai pendekatan terhadap pengawasan partisipatif mengalami perubahan. Pelibatan masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai program kelembagaan yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan atau capaian administratif, tetapi diarahkan menjadi gerakan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
“Pengawasan partisipatif kini bukan lagi sekadar program kerja administratif atau angka-angka kuantitatif, melainkan telah menjelma menjadi sebuah gerakan masyarakat,” kata Lolly.
Selain itu, Bawaslu mengklaim telah memperkuat sistem komunikasi publik dan mekanisme penanganan krisis. Lolly mengatakan lembaganya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) kehumasan dan sistem manajemen krisis untuk menghadapi situasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
Bawaslu juga menyusun pedoman pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kelembagaan yang aman dan menghormati hak asasi manusia.
Lolly menilai keberanian menyampaikan pendapat secara terbuka menjadi salah satu indikator sederhana dalam melihat kehidupan demokrasi.
“Indikator demokrasi paling sederhana adalah kemampuan untuk bicara dan menyampaikan,” ujarnya.
Ia pun mendorong seluruh pihak di lingkungan Bawaslu berani menyampaikan persoalan yang terjadi secara terbuka sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan lembaga.
“Kita harus berani menyampaikan dan berbicara apa yang terjadi di internal untuk perbaikan ke depan,” kata Lolly.
Diskusi “Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun” turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2019-2026 Mimah Susanti, Presidium Nasional KIPP Indonesia Nuraini, Sekretaris Jenderal KPPDem Nopri Agustian, serta Ketua KPPDem Achmad Satryo.
Kegiatan Media Gathering Bawaslu tersebut berlangsung pada 3-5 September 2026 di Pangandaran, Jawa Barat, sebagai ruang evaluasi terhadap perjalanan kepemimpinan dan kinerja Bawaslu menjelang berakhirnya periode kepemimpinan 2022-2027.
(Yulianto)
