SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan bangsa Indonesia jangan sampai menjadi ‘bangsa kuli’. Bamsoet mengatakan Indonesia tidak boleh hanya dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri-kapitalis.
Bamsoet lantas mengutip ucapan Presiden Soekarno yang sering digaungkan tentang berdiri di atas kaki sendiri atau ‘berdikari’.
Hal itu ia sampaikan melalui pidatonya pada Peringatan Hari Konstitusi Tahun 2022 dan Hari Ulang Tahun MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
“Sistem ekonomi Pancasila yang diwariskan pendiri bangsa, hanya bisa dijalankan secara penuh dan konsisten, bilamana Indonesia memiliki apa yang disebut Presiden Soekarno sebagai ‘kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri’ (berdikari),” kata Bamsoet.
“Presiden Soekarno berpesan, bangsa Indonesia jangan mau menjadi ‘bangsa kuli’ dan menjadi ‘kuli’ bangsa-bangsa lain,” sambung dia.
Selain itu, Bamsoet juga mengungkit pesan Presiden Jokowi agar tidak boleh menjadi bangsa yang bermental inlander atau pribumi.
“Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, kita tidak boleh menjadi bangsa yang masih bermental ‘inlander’ dan bersikap ‘inferior’ ketika berhadapan dengan bangsa lain,” ucap Waketum Partai Golkar itu.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu berpesan bahwa Indonesia tidak boleh menjual produk hasil negara industri-kapitalis.
“Tidak boleh hanya dijadikan sebagai ‘pasar’ untuk menjual produk-produk hasil industri negara-negara industri-kapitalis, serta sebagai tempat memutar kelebihan kapital dari negara-negara industri maju,” ucapnya.
Dirinya juga menekankan, masyarakat perlu menjadi pelaku dalam pengembangan sistem ekonomi demi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Paradigma ekonomi lama dengan prinsip asal mengimpor dengan harga murah, harus segera diakhiri. Karena terperangkap dalam prinsip itu, membuat kita kehilangan wahana meningkatkan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumberdaya kita. Tanpa usaha menanam dan memproduksi sendiri, dengan penguasaan teknologi sendiri, kita akan terus mengalami ketergantungan,” tukas dia.
Dalam kesempatan ini, Bamsoet berharap ada percepatan percepatan kemajuan perekonomian Indonesia. Sebab, ia sering mendengar Indonesia sulit untuk bangkit karena jumlah penduduk yang besar.
Ketua MPR menilai Indonesia memiliki seluruh persyaratan untuk menjadi negara maju karena populasi besar dan sumber daya alam melimpah.
“Potensi ekonomi maritim dan kelautan yang tidak terhingga, pemandangan alam yang indah, serta letak geografis yang strategis sebagai negara kepulauan yang menjadi jalur perdagangan dunia,” ungkap dia.
Menurut Bamsoet, sistem perekonomian Indonesia yang dirancang oleh para pendiri bangsa sangat baik untuk diterapkan demi kemajuan bangsa.
Sebab, para pendiri tidak merancang sistem ekonomi kapitalis di Indonesia, yakni individu dan pasar menjadi dominan.
“Bukan pula sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Sistem perekonomian kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial,” ungkap Bamsoet.
Jihad ekonomi
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerukan agar masyarakat Indonesia berjuang dalam pemulihan ekonomi atau berjihad secara ekonomi.
Ma’ruf mengatakan, tantangan bangsa Indonesia saat ini berbeda pada saat tahun 1945 melawan penjajah.
Saat ini, kata Ma’ruf, Indonesia mengalami ancaman krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan akibat ketidakpastian situasi global.
“Kalau dulu jihad menghadapi musuh, kita sekarang menghadapi jihad ekonomi, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” kata Ma’ruf Amin.
“Sebagai tantangan kita ke depan. Kita ingin pulih setelah menghadapi pandemi karena itu. Maka Kita harapkan melalui semangat ’45 dan semangat keikhlasan para pejuang untuk menjiwai kita semua, kita melakukan jihad ekonomi ke depan,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan rakyat.
Pasca Amendemen UUD 1945, lanjutnya, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam undang-undang.
Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Meski begitu, menurut Puan, keberadaan UU ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal.
“Tapi realitas nya, pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan Pembangunan Nasional hanya dari proyek ke proyek,” katanya.
Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diwujudkan melalui politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan.
“Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional,” tutur Puan.
Ditambahkan Puan, dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, pembangunan ke depan perlu diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia.
Kemudian pada pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata.
“ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak-hak bagi warga negara Indonesia,” pungkas Puan. (wwa)
