SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031 bersama KH Miftahchul Akhyar sebagai Rais Aam merupakan duet ideal untuk memperkuat peran NU memasuki abad kedua.
Idrus menyampaikan ucapan selamat atas hasil Muktamar ke-35 NU yang menetapkan KH Miftahchul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.
Menurut Idrus, proses Muktamar ke-35 NU menunjukkan bahwa keluarga besar NU mampu melewati dinamika dan perbedaan yang berkembang menjelang pelaksanaan muktamar. Ia menilai proses tersebut menjadi bukti bahwa NU mampu mempertontonkan demokrasi yang ideal dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar organisasi.
“Keluarga besar Nahdlatul Ulama, utamanya para muktamirin, telah mempertontonkan suatu proses demokrasi yang ideal,” ujar Idrus.
Idrus mengatakan, Muktamar ke-35 NU seharusnya tidak berhenti sebagai momentum pergantian kepemimpinan organisasi. Muktamar harus menjadi momentum persatuan sekaligus kebangkitan NU dalam menghadapi tantangan memasuki abad kedua.
Ia menilai terpilihnya KH Miftahchul Akhyar dan Gus Kikin menjadi modal penting untuk mewujudkan agenda tersebut.
“Terpilihnya dua tokoh ini sebagai Rais Aam KH Miftahchul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Kikin merupakan kepemimpinan dua tiang yang ideal,” katanya.
Menurut Idrus, tantangan pertama kepemimpinan baru PBNU adalah melakukan konsolidasi organisasi dengan merangkul seluruh kelompok yang ada di tubuh NU. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membangun suasana kekeluargaan sekaligus memberikan ruang bagi berkembangnya gagasan dari berbagai kelompok.
Selain konsolidasi, Idrus menekankan pentingnya NU menjaga dan merawat tradisi keagamaan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting NU dalam menjaga kehidupan kebangsaan.
Namun, Idrus mengingatkan NU tidak boleh berhenti pada upaya menjaga tradisi. NU juga harus mampu merespons perkembangan zaman melalui pemikiran-pemikiran inovatif dan berkontribusi dalam pembentukan peradaban kemanusiaan.
“NU ke depan harus mampu merespons dan memberikan kontribusi besar dengan pikiran-pikiran inovatif dalam pembentukan peradaban kemanusiaan sesuai dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Idrus kemudian mengusulkan penguatan tiga kelompok yang disebutnya sebagai “anak kandung” NU, yakni Aswaja, Wasathiyah, dan Tajdidiyah. Menurutnya, ketiga kelompok tersebut memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan NU yang kuat.
Kelompok Aswaja dinilai memiliki ikatan sosial dan ideologis yang kuat dengan tradisi NU. Sementara kelompok Wasathiyah diharapkan mampu merespons perkembangan zaman secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi.
Sedangkan kelompok Tajdidiyah, menurut Idrus, perlu mendapatkan ruang lebih besar karena memiliki peran dalam melahirkan gagasan dan pemikiran pembaruan yang inovatif.
“Kelompok yang terakhir inilah yang harus lebih besar sebenarnya, karena NU ke depan untuk menjamin eksistensi dan survivabilitasnya harus didorong oleh pemikiran-pemikiran inovatif,” ujarnya.
Idrus menilai penguatan pemikiran inovatif juga penting untuk menghilangkan anggapan bahwa NU identik dengan organisasi tradisional dan konservatif. Menurutnya, NU harus mampu menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan.
Di sisi lain, Idrus mengingatkan agar NU tetap menjaga karakter sebagai organisasi keagamaan dan tidak terjebak dalam politik praktis.
Ia menegaskan NU merupakan perkumpulan para ulama dan bukan organisasi politik. Karena itu, karakter politik yang dikembangkan NU seharusnya berada pada tataran nilai, gagasan, dan kepentingan kebangsaan atau high politics, bukan politik praktis yang berorientasi pada transaksi kekuasaan.
“Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan gerakan para ulama, bukan Nahdlatul Siyasah, bukan gerakan politik praktis,” kata Idrus.
Menurut Idrus, secara sosiologis warga NU tersebar di berbagai partai politik. Karena itu, NU memiliki posisi strategis untuk menjaga kepentingan kebangsaan tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis kelompok tertentu.
“Secara sosiologis, warga Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, ada di semua partai. Maka secara politik yang memiliki supremasi untuk mengatur adalah NU,” ujarnya.
Idrus kembali menegaskan bahwa kepemimpinan KH Miftahchul Akhyar dan Gus Kikin diharapkan mampu menjadikan hasil Muktamar ke-35 sebagai titik awal konsolidasi dan persatuan NU.
Ia berharap kepemimpinan baru PBNU mampu merawat tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, memperkuat kehidupan kebangsaan, serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru untuk menjawab tantangan ekonomi, politik, hukum, budaya, dan peradaban.
Dengan demikian, kata Idrus, NU tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga tampil sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang semakin relevan dalam membentuk peradaban kemanusiaan di masa depan.
(Riana P)
