SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menghadiri Seminar Kebangsaan bertajuk “Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer” di Kompleks DPR/MPR RI bersama ratusan mahasiswa hukum dan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan tersebut, Ibas menekankan pentingnya pemahaman ketatanegaraan yang tidak hanya berhenti pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik.
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi semangat para mahasiswa yang datang dari Bali ke Jakarta, bukan sekadar untuk kunjungan, tetapi untuk memperluas wawasan dan memperkuat silaturahmi kebangsaan. Ia menegaskan bahwa ketatanegaraan tidak hanya berbicara soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. “Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan,” ujarnya, seraya mengutip pemikiran Marcus Tullius Cicero bahwa ‘The safety of people shall be the highest law’, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan masyarakat dan kepentingan umum.
Lebih lanjut, Ibas menguraikan peran DPR RI yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review terhadap undang-undang, hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik. “Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Edhie Baskoro menyampaikan sejumlah solusi strategis. Pertama, pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen. Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai ‘agent of change’, agar proses demokrasi semakin inklusif. Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik. Ia menegaskan bahwa parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel.
Anggota Dapil Jawa Timur VII juga menyoroti tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, konflik global, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data. Mengutip Yuval Noah Harari, Ibas menegaskan bahwa data akan menjadi penentu arah kebijakan dan kekuatan global ke depan. “Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,” tegasnya.
Selain itu, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan dunia pendidikan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. “Katakan baik jika itu baik, katakan tidak jika itu tidak, dan dorong perbaikan jika memang perlu disempurnakan,” pesannya.
Menutup sambutannya, ia mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Ia menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, serta pentingnya menjaga optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. “Mahasiswa adalah kekuatan, bukan nanti, tapi sekarang,” ujarnya.
Dalam suasana yang interaktif dan penuh semangat, Ibas juga memberikan sejumlah pertanyaan untuk memancing partisipasi aktif mahasiswa, mulai dari perbedaan hukum publik dan hukum privat, hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, asas legalitas dalam hukum pidana, hingga konsep Empat Pilar MPR RI dan trias politika. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya mahasiswa yang berebut menjawab dengan penuh percaya diri dan semangat. Sebagai bentuk apresiasi, sebanyak enam mahasiswa berhak mendapatkan hadiah langsung dari Ibas berupa tablet dan telepon genggam yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran mereka di bangku kuliah.
Sebagai bentuk apresiasi dari kalangan akademisi, Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, menilai kesempatan ini sangat berharga bagi mahasiswa untuk mendengar langsung dari narasumber yang kompeten dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan persatuan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat dan DPR RI atas kesempatan yang diberikan, serta berharap kegiatan ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan. Senada dengan itu, Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Fraksi Partai Demokrat, serta menilai kunjungan ini memberikan wawasan nyata mengenai proses legislasi dan peran DPR dalam membangun bangsa.
Dari sisi Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII menyampaikan bahwa momentum kehadiran mahasiswa dalam seminar ini sangat tepat, bertepatan dengan hari ke-100 berlakunya KUHAP baru, sehingga menjadi kesempatan strategis untuk memperdalam pemahaman hukum secara kontekstual. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Bali, Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengingatkan agar seluruh materi dan pesan yang disampaikan, khususnya oleh Ibas, dapat diresapi dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Mengutip Ibas, ia mendorong mahasiswa untuk menjadi ‘agent of change’ yang membawa semangat positif bagi kemajuan Indonesia.
Kegiatan ini turut dihadiri dan didampingi oleh Tutik Kusumawardhani, Hinca IP Pandjaitan XIII, serta Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Dari pihak akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, turut hadir Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi S2 Hukum; Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. sebagai Sekretaris Prodi S2 Hukum; serta Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. sebagai Koordinator Prodi S1 Hukum; beserta 217 mahasiswa yang secara aktif berdiskusi dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, mencerminkan semangat generasi muda dalam memahami dan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.
(RF)
