SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menggelar Penganugerahan Garda Nasional Bumi dan Bencana (Garnas Buana) Award Tahun 2022 di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (20/12/2022). Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai berprestasi dalam penanggulangan bencana.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dia menekankan, isu penanganan bencana harus menjadi prioritas bagi kepala daerah.
“Mari kita buat perbaikan-perbaikan, membuat sistem dari hulu sampai hilir untuk penanganan bencana yang lebih sistematis, lebih bagus dalam rangka untuk mengurangi risiko dan itu ibadah kita kepada rakyat Indonesia,” pesan Mendagri.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA dalam laporannya menuturkan, gelaran tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018. Regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan pemberian penghargaan pelayanan bencana terbaik kepada sejumlah daerah yang telah dinilai berdasarkan parameter objektif berbasis pendekatan metodologis terukur.
Lebih lanjut, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 telah memberikan arahan dan dukungan konkret kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana maupun yang menjadi korban bencana. Langkah itu dilakukan melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pelayanan dasar dengan tiga layanan.
Tiga layanan dasar itu terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIE sebagai salah satu sub-layanan); Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Gladi Kesiapsiagaan sebagai salah satu sub-layanan); serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (pencarian, pertolongan, dan evakuasi sebagai salah satu sub-layanan).
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana juga telah diperkuat dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Regulasi tersebut secara khusus menyebutkan bahwa penerapan SPM wajib memenuhi empat tahapan inti.
Hal itu di antaranya pendataan kebutuhan, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pelayanan dasar. Tahapan tersebut dilaksanakan agar penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah dan fokus pada target layanan yaitu pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Safrizal menekankan, Pemda perlu melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas wilayahnya masing-masing dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Hal ini perlu dilakukan di tengah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
Dia berharap, kegiatan ini dapat membuat Pemda lebih siap memenuhi SPM Sub Urusan Bencana dan sigap dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, upaya tersebut dapat mengurangi jumlah korban jiwa ketika terjadi bencana. “Semoga SPM yang kita wujudkan dari tahun ke tahun dapat meminimalisir ekses korban bencana,” tandas Safrizal.
Dalam kurun waktu penilaian yang relatif singkat, Garnas Buana Award Tahun 2022 kali ini diikuti oleh 187 daerah. Jumlah itu terdiri dari 26 provinsi dan 161 kabupaten/kota, dengan mekanisme penilaian yang dikombinasikan antara penggunaan platform digital dengan penilaian tim juri independen yang melibatkan akademisi dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI).
Adapun gelaran ini memberikan lima kategori penghargaan kepada gubernur maupun bupati/wali kota berprestasi dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.
Kategori pertama, Penghargaan Garda Siap Sigap Literasi yang diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam lingkup pelayanan informasi rawan bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini yaitu Kabupaten Magelang di urutan pertama dan Kota Medan di urutan kedua.
Kedua, Penghargaan Garda Siap Sigap Aksi, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan dalam lingkup pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penerima penghargaan dalam kategori ini yakni Kota Tidore Kepulauan di urutan pertama dan Kabupaten Bantul di urutan kedua.
Ketiga, Penghargaan Garda Siap Sigap Reaksi, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik yang melaksanakan Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) korban bencana, dalam lingkup pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kabupaten Kudus di urutan pertama dan Kota Kotamobagu di urutan kedua.
Keempat, Penghargaan Garda Siap Sigap Sakti, diberikan kepada provinsi terbaik yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Provinsi Jawa Barat di urutan pertama, Provinsi Sumatera Utara di urutan kedua, Provinsi Banten di urutan ketiga, Provinsi Jawa Timur di urutan keempat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di urutan kelima.
Kelima, Penghargaan Garda Buana Utama, diberikan kepada kabupaten/kota terbaik secara agregat pada tiga jenis layanan SPM yang meliputi: Pelaksanaan KIE, gladi dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelaksanaan PPE korban bencana. Penerima penghargaan dalam kategori ini adalah Kota Medan di urutan pertama, Kabupaten Lombok Barat di urutan kedua, dan Kota Ambon di urutan ketiga.
Untuk menambah motivasi, para penerima penghargaan ini juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana pendukung dalam SPM Sub Urusan Bencana berupa sepeda motor. (wwa)
