SUARAINDONEWS.COM, Bandung – Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah. Ia menilai masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu efektivitas kerja DPD RI, padahal lembaga tersebut memiliki tugas memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah.
Hal itu disampaikan dalam acara press gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025) malam. Hadir Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal, pimpinan komite, anggota DPD, serta Ketua KWP Ariawan.
Menurut GKR Hemas, proses perumusan undang-undang sering kali tidak berjalan ideal karena agenda legislatif DPR kerap muncul mendadak tanpa koordinasi awal.
“Kami sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta untuk membahas RUU,” ujar Senator dari Yogyakarta itu.
Meski demikian, Hemas mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan undang-undang.
“Sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disorot adalah usulan daerah otonomi baru (DOB). GKR Hemas menyebut banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan proses sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD.
“Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” jelasnya.
Hemas juga menyinggung dinamika internal DPD yang kini diwarnai hadirnya semakin banyak anggota muda yang aktif dan kreatif. Kondisi itu menuntut pimpinan DPD bergerak lebih cepat dalam menjawab kebutuhan daerah.
“Kami sampai kewalahan mengikuti ritme generasi muda yang sangat aktif. Tapi itu hal baik karena mereka membawa energi baru,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat pembahasan legislasi. Menurutnya, banyak kebutuhan daerah tak terselesaikan karena ketidakhadiran menteri dalam rapat penting.
“Kalau menterinya tidak datang tidak masalah, yang penting kebutuhan daerah harus dijawab tepat waktu,” tegasnya.
Hemas menambahkan bahwa kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah semakin kuat, termasuk dalam program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Banyak pemerintah daerah melihat DPD sebagai mitra strategis dalam menyampaikan aspirasi serta mempercepat penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
“Komunikasi kita sudah semakin terpadu. Tugas kita memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
(Anton)
