SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Fenomena tak biasa tengah ramai dibicarakan di Swiss. Bukan soal salju, cokelat, atau jam mewah, melainkan soal warga yang beramai-ramai “cabut” dari gereja. Alasannya bukan konflik iman, melainkan urusan yang sangat membumi: pajak.
Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan beban pajak cukup tinggi. Salah satu yang paling unik adalah pajak gereja. Di sejumlah kanton atau provinsi, setiap warga yang tercatat sebagai anggota gereja resmi wajib menyetor pajak tambahan, besarannya berkisar antara 1 hingga 3 persen dari pendapatan.
Bagi sebagian warga, angka itu terasa cukup mengusik. Apalagi, satu-satunya cara agar bebas dari pungutan tersebut adalah dengan keluar dari keanggotaan gereja secara resmi. Tak heran, tren “mundur teratur” pun mulai terlihat jelas.
Data yang dilaporkan media lokal Le News menunjukkan lonjakan signifikan pada 2023. Sebanyak 67.497 orang tercatat keluar dari Gereja Katolik, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sekitar 39.517 orang resmi meninggalkan gereja Protestan. Jika digabung, totalnya mendekati 100.000 orang dalam satu tahun saja.
Angka ini bukan sekadar statistik biasa. Institut Sosiologi Pastoral Swiss (SPI) mencatat, provinsi Basel-Stadt menjadi wilayah dengan tingkat keluar dari gereja tertinggi, mencapai 4,5 persen. Wilayah di Swiss utara ini memang memiliki sistem administrasi yang memudahkan warga untuk menghentikan keanggotaan gereja dan otomatis terbebas dari pajak gereja.
Menariknya, meski data resmi tidak selalu mencantumkan alasan spesifik, pola yang muncul cukup jelas. Laporan Religion Watch menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi yang memberlakukan pajak gereja, tingkat warga yang meninggalkan gereja cenderung lebih tinggi dibanding wilayah tanpa pajak tersebut.
Namun, pajak bukan satu-satunya faktor. Sekularisme yang semakin kuat, perubahan gaya hidup, hingga berbagai skandal yang menyeret institusi keagamaan juga ikut mendorong sebagian warga menjauh dari gereja.
Survei dan data demografis memperkuat gambaran ini. Pada 2022, sekitar 34 persen penduduk Swiss mengidentifikasi diri sebagai ateis. Angka tersebut menunjukkan bahwa bagi banyak orang, keputusan meninggalkan agama bukan sekadar strategi menghindari pajak, melainkan bagian dari perubahan pandangan hidup yang lebih luas.
Fenomena ini pun memicu diskusi hangat di Swiss. Antara kebebasan beragama, peran negara, dan soal pajak, garis pemisahnya kini makin tipis. Yang jelas, bagi sebagian warga, keputusan keluar dari gereja bukan lagi isu spiritual semata, tapi juga soal hitung-hitungan dompet.
(Anton)
