SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia kembali bikin geger urusan pangan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada 2025. Penanda utamanya jelas dan tegas: sepanjang 2025 tidak ada impor beras, sementara stok nasional justru berada di level tertinggi dan produksi melampaui kebutuhan dalam negeri.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara panen raya nasional, Rabu (7/1/2025).
“Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, diundang hari ini pada acara panen raya, dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, swasembada pangan—khususnya beras—bukan sekadar isu teknis, melainkan simbol kedaulatan dan stabilitas nasional.
Dejavu Sejarah 41 Tahun Lalu
Capaian ini otomatis mengingatkan publik pada momen bersejarah 41 tahun silam, saat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pertama kali dinyatakan swasembada beras pada 1984. Kala itu, Indonesia bahkan berubah status dari negara pengimpor menjadi salah satu contoh sukses dunia dalam pengelolaan pangan.
Keberhasilan tersebut membawa Indonesia ke panggung internasional. Soeharto diundang FAO untuk berbicara tentang transformasi pangan Indonesia dan menerima medali emas bertuliskan “From Rice Importer to Self-Sufficiency”.
Kini, di era yang berbeda dan tantangan yang jauh lebih kompleks, Indonesia kembali mengulang narasi besar itu.
Dulu Diragukan, Kini Terbukti
Menariknya, sejak era 1970-an, banyak pihak meragukan Indonesia bisa swasembada beras. Indonesia kala itu dianggap negara miskin dengan produktivitas pertanian rendah dan rawan gagal panen. Bahkan pada 1977, Indonesia harus membeli hampir seperempat ekspor beras dunia, sekitar 2 juta ton—situasi yang sempat terulang pada 1980.
Perubahan besar baru terjadi pada dekade 1980-an saat pemerintah menjadikan beras sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, penggunaan bibit unggul, hingga pupuk bersubsidi menjadi senjata utama. Hasilnya, produksi beras melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada 1984.
Kala itu, produksi nasional mencapai 25,8 juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 23 juta ton—surplus yang membuat dunia menoleh.
“Kita memang memprioritaskan pengisian perut dulu, karena dengan itu dapat dicapai ketenangan,” ujar Soeharto saat itu.
Swasembada Bukan Tanpa Catatan
Meski disebut swasembada, sejarah mencatat bahwa impor tetap dilakukan dalam jumlah terbatas untuk menjaga stabilitas harga. Produksi nasional saat itu masih sedikit di bawah konsumsi, sehingga impor menjadi penyeimbang.
Sayangnya, kejayaan tersebut tidak bertahan lama. Memasuki akhir 1980-an, fokus pembangunan bergeser ke sektor industri. Lahan pertanian menyusut, perhatian terhadap pangan menurun, dan impor beras kembali dibuka lebar.
Kini, Babak Baru Dimulai
Deklarasi swasembada pangan 2025 di era Presiden Prabowo menjadi babak baru dalam perjalanan panjang pangan nasional. Di tengah krisis global, perubahan iklim, dan gejolak geopolitik, capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin kembali berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan perut rakyat.
Apakah swasembada ini bisa bertahan lama atau sekadar momen sesaat, waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas: 2025 menjadi tahun penting yang kembali menempatkan pangan sebagai isu utama nasional—dan Indonesia kembali mencatat sejarah.
(Anton)
