SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kemitraan DPD RI dengan BPS sudah terjalin erat baik di daerah atau pusat. Komitmen Komite IV DPD RI mendukung BPS sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berperan sebagai penyedia data bagi pemerintah dan masyarakat.
Demikian diucapkan Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto dalam dialog bersama Koordinator Statistik Kecamatan Prestasi (KSKP) se-Indonesia dengan tema “Menjaring Aspirasi Menabur Inspirasi” di Gedung GBHN Komplek Parlemen, Jakarta (1/12).
Menurutnya, Komite IV DPD RI juga sangat membutuhkan data-data statistik pembangunan dan ekonomi secara nasional. Hal itu sebagai dasar merumuskan kebijakan dan rekomendasi pengawasan kepada pemerintah. Sukiryanto menilai KSKP juga dapat memberikan data kongkrit kepada anggota DPD RI di daerah khususnya Komite IV.
“Kami sangat mendukung data statistik pembangunan dan ekonomi. Kami juga berharap BPS dapat menghimpun dan memberikan saran kepada Anggota DPD RI di lapangan agar mendukung kelancaran pelaksaan tugas dan fungsinya,” jelas senator asal Kalimantan Barat itu.
Sementara Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menilai bahwa peran dan tugas BPS sangat besar. Untuk memperoleh data-data, BPS memiliki rintangan di daerah kepulauan dan kontinental karena sulitnya akses. Tantangan BPS sangat sulit di provinsi kepulauan. Apalagi provinsi yang berbasis kontinental juga memiliki tantangan tersendiri.
“Maka dengan seperti itu kami optimis bisa tercapai satu data. Kami juga siap selalu bersinergi dengan KSKP,” kata Novita.
Disisi lain, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mengatakan untuk mencapai visi dan misi BPS diperlukan penguatan hubungan dengan lembaga negara yang lain, salah satunya dengan lembaga legislatif yaitu DPD RI. Untuk mencapai itu, SDM yang berkualitas memiliki peranan penting untuk mencapai visi dan misi. Salah satunya adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sebagai garda terdepan pengumpulan data di BPS, kata Habibullah.
Habibullah mengatakan sebagai ujung tombak pengumpulan data BPS, KSK juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang merupakan konstituen yang diwakili oleh anggota DPD RI.
“KSK bagian dari anggota masyarakat dan juga konstituen yang diwakili oleh anggota DPD RI,” tuturnya.(tjoek
