SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu ketenagakerjaan yang tengah menjadi perhatian publik. Dasco menyebut, dua konfederasi buruh besar itu datang untuk meminta penjelasan sekaligus menyampaikan masukan kepada DPR terkait berbagai kebijakan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
“Ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan dan saya jelaskan, terutama mengenai isu-isu yang muncul belakangan ini, termasuk soal mobil pick-up 105.000 unit,” ujar Dasco kepada wartawan.
Ia menegaskan, setelah Presiden kembali ke Tanah Air, dirinya telah menggelar rapat bersama Presiden, pihak Agrinas, serta sejumlah menteri untuk membahas persoalan tersebut. Hasil pembahasan itu, kata Dasco, juga telah disampaikan kepada perwakilan organisasi pekerja.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas mitigasi dampak perang global terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional. Menurut Dasco, masukan dari serikat pekerja menjadi penting agar pemerintah dan DPR dapat mengantisipasi potensi dampak terhadap tenaga kerja di Indonesia.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, Dasco memastikan serikat pekerja akan dilibatkan secara penuh dalam proses pembahasannya.
“Fokus utamanya adalah agar dalam pembahasan undang-undang tenaga kerja ini buruh bisa ikut membahas dan dilibatkan secara penuh. Kami sepakat DPR, pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha terlibat bersama agar menghasilkan undang-undang yang disepakati semua pihak,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR akan mulai menggelar public hearing secara bertahap. Per 5 Maret, DPR akan memulai public hearing untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Sementara itu, setelah Lebaran, pembahasan termasuk terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga akan dibuka melalui forum serap aspirasi publik.
“Karena ini membahas isu-isu sensitif, maka harus disepakati oleh para pihak. Public hearing akan dilakukan secara berkala,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi atas peran Dasco dalam menangani berbagai persoalan perburuhan.
“Peran Pak Dasco sangat luar biasa dalam penyelesaian masalah perburuhan. Beliau turun langsung, mendengar langsung, dan mengeksekusi langsung,” ujarnya.
Terkait isu pengadaan pick-up dari India, Andi Gani mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan bahwa perusahaan tersebut berencana membuka investasi cukup besar di Indonesia. Pemerintah, kata dia, akan memberikan penjelasan lebih lanjut secara resmi.
Ia juga menyebut Dasco akan mendorong Komisi IX DPR RI untuk secara aktif mengundang buruh dan pengusaha dalam pembahasan RUU agar tercipta keseimbangan.
Serikat pekerja juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang rencananya digelar di Monas pada 1 Mei mendatang.
Menurut Andi Gani, sehari setelahnya, pada 2 Mei, Presiden dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
“Kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk tetap teguh melaksanakan program-program pro-rakyat. Dalam sejarah gerakan buruh, beliau yang pertama kali hadir dalam acara May Day,” tegas Andi Gani.
Sementara itu, Elly Rosita Silaban menambahkan bahwa dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, pihaknya telah memasukkan sejumlah isu krusial seperti pesangon, outsourcing, sistem kontrak, hingga pekerja digital.
Ia berharap pemerintah dan DPR benar-benar menghadirkan regulasi yang berpihak pada buruh, termasuk dalam isu reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kami akan tetap mendukung program Presiden dan pemerintah. Kami menunggu realisasi public hearing yang melibatkan seluruh stakeholder,” kata Elly.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk membuka ruang dialog luas dengan serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkeadilan. (kiki)
(Anton)
