SUARAINDONEWS.COM, Cikarang — Suasana panas di depan pabrik ban Michelin di Cikarang, Jawa Barat, seketika berubah riuh penuh harapan. Ratusan buruh yang sedari pagi menggelar aksi, bersorak sambil meneriakkan nama Sufmi Dasco Ahmad.
“Terima kasih Bapak Dasco! Terima kasih Bapak Dasco!”
teriak massa serempak begitu mobil rombongan Pimpinan DPR RI tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB.
Sidak yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa itu digelar usai mencuatnya isu PHK massal di pabrik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen ban merek global Michelin. Turut hadir Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI dan Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Dalam pertemuan singkat bersama manajemen HRD perusahaan, Dasco menegaskan permintaan tegasnya:
“Kami minta sejak saat ini, proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu,” ujarnya di hadapan HRD PT Multistrada.
Dasco menjelaskan, sidak mendadak ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap ratusan karyawan. Ia memastikan DPR akan mengawal hak-hak pekerja hingga tuntas.
“Kalau memang PHK tak bisa dihindari, harus sesuai aturan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa ratusan buruh Michelin telah di-PHK.
Penyebab utamanya, kata Said, adalah anjloknya permintaan ban di pasar domestik maupun global.
“Daya beli masyarakat turun, mobil dan motor turun, otomatis permintaan ban juga menurun. Efek domino ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia,” terang Said.
Namun di tengah badai ekonomi itu, Dasco datang membawa kabar yang menenangkan. Ia menegaskan DPR tak akan tinggal diam ketika hak-hak buruh dilanggar.
Setelah bertemu manajemen, Dasco keluar menemui massa buruh di depan gerbang. Suaranya lantang menggema lewat pengeras suara:
“Mulai hari ini, proses PHK dihentikan dulu. Kami akan kawal langsung bersama KSPSI dan Satgas DPR!”
Sontak, massa bersorak, sebagian bahkan menitikkan air mata.
Bagi mereka, kehadiran DPR hari itu bukan sekadar sidak — tapi harapan hidup baru di tengah ancaman kehilangan pekerjaan.
Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat untuk memanggil manajemen Michelin dan menyelidiki kasus ini lebih dalam.
Sementara itu, Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI memastikan akan terus memantau proses negosiasi antara pihak perusahaan dan serikat pekerja.
Sidak DPR ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan multinasional agar tidak semena-mena terhadap buruh. Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu, keadilan sosial di dunia kerja harus tetap dijaga.
(Anton)
