SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Program 3 Juta Rumah yang digadang-gadang bakal jadi solusi perumahan rakyat justru bikin heboh dunia properti! Lima ketua umum asosiasi pengembang curhat ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, mengeluhkan regulasi yang simpang siur, target yang nggak realistis, dan sumber pembiayaan yang nggak jelas.
3 Juta Rumah? Seriusan Bisa?
Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, terang-terangan mengaku bingung dengan langkah pemerintah. Menurutnya, kalau dibagi rata, 3 juta rumah dalam setahun itu nggak masuk akal! Apalagi, katanya awalnya rumah itu bakal GRATIS.
“Tiga juta rumah itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Dari mana hitungannya? Kalau dibagi ke 18 ribu pengembang, nggak akan selesai dalam setahun! Apalagi awalnya gratis itu,” ujar Harris, Rabu (19/3/2025).
Harris juga menegaskan kalau BAM DPR RI bakal membahas masalah ini lebih dalam.
Pengembang: Senang Diawal, Bingung Kemudian
Awalnya, para pengembang properti semangat banget dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tapi, setelah 5 bulan berjalan, progresnya justru NOL BESAR!
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya antusias dengan program ini, sekarang malah nggak pernah membicarakannya lagi.
“Kami awalnya senang dengan kementerian ini dan program 3 Juta Rumah. Tapi setelah 3 bulan kami mengikuti perkembangannya, hingga sekarang setelah 5 bulan, belum ada progres yang signifikan. Presiden Prabowo juga sudah nggak bahas lagi soal ini,” kata Joko.
Dilema Pengembang: Dilindungi atau Justru Dicurigai?
Nggak cuma itu, pengembang properti juga merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan dari pemerintah. Mereka bahkan khawatir bisnisnya bakal mati karena banyak yang dicurigai sebagai ‘pengembang nakal’.
Masalah makin pelik ketika muncul wacana rumah gratis. Banyak masyarakat yang membatalkan akad rumah karena berharap bakal dapat rumah gratis dari pemerintah!
Tanah Sitaan Koruptor? Pengembang Tambah Pusing!
Selain itu, ada wacana penggunaan tanah sitaan koruptor buat proyek perumahan. Plus, muncul juga ide central purchasing, yang katanya bakal jadi solusi, tapi malah bikin pengembang makin bingung.
Singkatnya, program 3 Juta Rumah yang diharapkan jadi solusi justru makin bikin pengembang galau dan DPR bingung. Apakah ini bakal jadi harapan baru atau sekadar angan-angan? Kita tunggu kelanjutannya! 🚧🏠
(Anton)
