SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-DPR meminta pemerintah rencana pemerintah melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya. Teknis protokol-nya hendaknya disiapkan tak secara terburu-buru sehingga malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.
“Sebab protokol kenormalan baruakan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing, ” ujar Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Selasa (27/5/2020).
Menurut Puan, WHO telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Corona; kemampuan Rumah Sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.
Selain itu, kata Puan, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan. Karenanya transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini letak posisi Indonesia dalam kurva pandemic Covid-19, dan prediksi perkembangannya ke depan.
“Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru, ” kata Puan.
Puan menambahkan di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona. Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan.
“Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga, ” ujarnya.(Bams)
