SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dalam audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perwakilan organisasi tani, Dasco menyebut DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria dan mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria.
“DPR mendorong pemerintah percepat kebijakan satu peta, merapikan tata ruang, dan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Pansus Agraria akan disahkan pada penutupan paripurna 2 Oktober 2025,” kata Dasco di ruang rapat Komisi XIII DPR, Jakarta.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Kepala Staf Presiden M. Qodari.
Aksi Hari Tani Nasional
Audiensi berlangsung bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Ribuan petani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Perwakilan massa kemudian diterima masuk untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka datang dari berbagai organisasi, seperti Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK), Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), hingga Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Dengan mengenakan caping, simbol perjuangan petani, mereka menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mereka sebut sebagai agenda penyelamatan agraria nasional.
Sembilan Tuntutan Petani
- Redistribusi tanah sesuai amanat UUPA 1960 dan penyelesaian konflik agraria.
- Percepatan penyelesaian konflik di 1,76 juta hektar LPRA dan pendistribusian 7,35 juta hektar tanah terlantar.
- Penetapan batas maksimum penguasaan tanah dan penghentian monopoli lahan oleh korporasi besar.
- Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.
- Pengesahan RUU Reforma Agraria serta pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan petani.
- Pemenuhan hak dasar petani dan nelayan, termasuk perumahan layak dan akses tanah bagi perempuan.
- Stop kriminalisasi aktivis tani dan hentikan kekerasan aparat di wilayah konflik agraria.
- Moratorium izin konsesi perkebunan, kehutanan, dan tambang serta evaluasi proyek strategis yang tumpang tindih dengan lahan rakyat.
- Prioritas anggaran untuk redistribusi tanah, subsidi pupuk, benih, solar, serta pembangunan industri pertanian rakyat.
Jembatan Dialog
Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan aspirasi petani dengan pemerintah dan DPR. Menurut KPA, agenda reforma agraria harus dijalankan serius demi mewujudkan kedaulatan pangan dan mengurangi kesenjangan penguasaan tanah di Indonesia.
(Kiki)
