SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima audiensi dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua. Pertemuan ini membahas isu-isu krusial mulai dari stabilitas keamanan hingga transparansi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa DPD RI menyambut baik kedatangan para pimpinan MRP dari enam provinsi di Papua sebagai upaya mencari solusi bersama atas dinamika yang terjadi di daerah.
“Kehadiran kita di sini sebagai solusi di Papua bukan sebagai pemantik,” ucap Yorrys saat menerima rombongan MRP se-Papua di Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/26).
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Asosiasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah Agustinus Anggaibak menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kondisi keamanan yang tak kunjung stabil. Menurutnya Papua merupakan tanah berkat, bukan tanah pertumpahan darah.
“Kami meminta Pemerintah Pusat dan Daerah duduk bersama untuk menjamin keamanan masyarakat. Saat ini, penempatan pasukan non-organik justru memicu ketakutan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain isu keamanan, Agustinus juga menyoroti penyelenggaraan Otsus Papua yang tidak transparan dan terancam gagal jika tidak segera dibenahi melalui mekanisme pengawasan DPD RI. Pihaknya meminta DPD RI untuk mencari solusi bagi Otsus papua. “Kami berharap Otsus ini bisa berjalan kembali, maka kami meminta DPD RI bisa mencari solusi sehinggal Otsus ini tidak gagal,” paparnya.
Senada dengan Agustinus, Sekretaris Asosiasi Ketua MRP Provinsi Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak menambahkan Papua sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang membutuhkan kenyamanan dan kepastian hidup. Untuk itu ia berpesan agar Papua bisa menikmati kenyamanan dan keamanan seperti daerah lain. “Kita berharap tidak ada kecurigaan terhadap masyarakat Papua. Karena kita sama dengan daerah lain yang mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan,” harapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yorrys menekankan pentingnya kedewasaan politik dan introspeksi diri bagi seluruh elemen pemimpin di Papua. “Masalah keamanan sudah terjadi selama puluhan tahun. Kita harus fokus pada tugas dan fungsi masing-masing, terutama MRP dalam menyusun Perdasus dan Perdasi, agar tidak habis energi dalam keributan yang tidak perlu,” pungkasnya.
Selain itu Senator asal Papua Barat Filep Wamafma menambahkan bahwa kolaborasi antara DPD RI dan MRP adalah kunci. “Sesuai mandat UU Otsus, pemerintah wajib melibatkan DPD. Kami meminta usulan dari MRP untuk kami pelajari dan jadikan masukan kepada Pemerintah Pusat sebagai terobosan kebijakan,” ujar Filep.
(Anton)
