SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) akan menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial” pada Jumat, 10 Juli 2026, di Kantor DNIKS, Tanah Abang Timur, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 DNIKS sekaligus menyambut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Sarasehan tersebut diproyeksikan menjadi forum strategis yang mempertemukan ulama, akademisi, pemerintah, dunia usaha, hingga praktisi kesejahteraan sosial untuk merumuskan langkah konkret memperkuat kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pembangunan kesejahteraan sosial nasional.
Ketua Panitia Sarasehan Nasional yang juga Wakil Ketua Umum DNIKS, Purwanto M. Ali, mengatakan forum ini bukan sekadar diskusi akademik, tetapi menjadi ruang perumusan kebijakan yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
“Nahdlatul Ulama memiliki sejarah panjang dalam melayani masyarakat melalui pesantren, pendidikan, dakwah, filantropi, dan berbagai aktivitas sosial. Potensi besar tersebut perlu dirumuskan menjadi agenda strategis yang mampu menjawab tantangan kesejahteraan sosial Indonesia yang semakin kompleks. Sarasehan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan dapat menjadi rujukan bagi NU, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas,” ujar Purwanto.
Menurutnya, kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial, pembangunan karakter, hingga pengembangan sistem pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Sebanyak 75 tokoh Nahdlatul Ulama dijadwalkan mengikuti forum secara terbatas. Mereka berasal dari kalangan ulama, akademisi, pengelola lembaga sosial, praktisi kesejahteraan sosial, pengambil kebijakan, hingga tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.
Forum ini juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, Prof. Dr. KH. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. KH. M. Mukri, Dr. KH. Endin AJ Soefihara, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, H. Nusron Wahid, Abdul Kadir Karding, M.Si., Dr. Juri Ardiantoro, serta Dr. KH. Cholil Nafis.
Dari kalangan dunia usaha, hadir pula Franciscus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan Hendrick Kolonas, Komisaris PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, yang akan berbagi pandangan mengenai sinergi sektor bisnis dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
Untuk memperkaya pembahasan, DNIKS juga melibatkan delapan akademisi, praktisi kesejahteraan sosial, dan pimpinan pesantren sebagai discussant.
Selama sarasehan berlangsung, peserta akan mendalami sepuluh isu strategis, mulai dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesejahteraan sosial, sejarah pelayanan sosial Nahdlatul Ulama, kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, penguatan filantropi Islam, peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, transformasi digital pelayanan sosial NU, kolaborasi lintas sektor, hingga strategi menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai pilar utama kesejahteraan sosial nasional.
Tak berhenti pada diskusi, forum ini juga diarahkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Nahdlatul Ulama (LKS-NU) yang terintegrasi hingga tingkat cabang dan ranting, penyusunan Peta Kerentanan Sosial Warga NU, penguatan kapasitas kader di bidang pekerjaan sosial, pengembangan program Pesantren Peduli Kesejahteraan Sosial, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, penyusunan Fiqh Kesejahteraan Sosial berbasis manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, hingga penguatan kemitraan antara NU, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Purwanto menegaskan, hasil sarasehan tidak akan berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif dan dapat dijalankan secara bertahap oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Kami berharap Sarasehan Nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sekaligus memperkokoh nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, NU diharapkan semakin berperan sebagai pilar utama pembangunan kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Purwanto.
(Anton)
