DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Papua Barat, Rehabilitasi 22 Penyelenggara Lain

SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Heddy Lugito, didampingi empat anggota majelis: J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.

🧾 Isi Putusan

Sanksi dijatuhkan kepada:

Paskalis Semunya – Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Barat
Abdul Halim Shidiq – Anggota
Abdul Muin Salewe – Anggota
Endang Wulandari – Anggota

Mereka dinilai terburu-buru dalam menganulir keputusan KPU Kabupaten Fakfak yang sebelumnya telah mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom, dalam Pilkada 2024.

DKPP menilai, keputusan tersebut seharusnya menunggu proses hukum di Mahkamah Agung (MA) sebelum mengeluarkan keputusan pembatalan.

“Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak berdasarkan atas hukum. Seharusnya, menurut penalaran yang wajar, Teradu I s.d. IV menunggu proses persidangan di MA sampai terbit putusan hukum yang tetap,”
– Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Majelis

Meski demikian, DKPP menyatakan bahwa pengambilalihan kewenangan oleh KPU Provinsi terhadap KPU Kabupaten masih dalam koridor hukum dan etika penyelenggara pemilu.

⚖️ Rehabilitasi Nama Baik Alm. Ketua Bawaslu Dompu

DKPP juga merehabilitasi nama baik mendiang Swastari Haz, Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, yang telah wafat pada 11 Mei 2025.

“Merehabilitasi nama baik teradu almarhumah Swastari Haz selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
– Heddy Lugito, Ketua Majelis