SUARAINDONEWS.COM, Bogor – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengajak insan pers untuk terus mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Menurut Heddy, media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel sekaligus penjernih berbagai informasi yang beredar di ruang publik. Karena itu, ia mengingatkan agar media tidak terbawa arus isu atau informasi yang belum terverifikasi yang banyak beredar di media sosial.
“Di era media sosial saat ini, banyak informasi yang berseliweran. Sebagian masih berupa isu, bahkan ada yang merupakan hoaks. Karena itu, tugas jurnalis adalah melakukan klarifikasi dan verifikasi agar informasi yang diterima masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Heddy.
Ia menegaskan bahwa fungsi utama media bukan hanya menyampaikan informasi secepat mungkin, tetapi juga memastikan setiap informasi telah melalui proses jurnalistik yang mengedepankan konfirmasi, verifikasi, serta keberimbangan.
Menurut Heddy, media arus utama memiliki tanggung jawab untuk menjadi rujukan publik dalam memperoleh informasi yang benar. Di tengah berkembangnya berbagai platform digital, masyarakat membutuhkan media yang mampu menghadirkan informasi yang telah diuji kebenarannya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun disinformasi.
Heddy juga menyoroti berkembangnya berbagai platform informasi digital yang tidak seluruhnya menerapkan standar jurnalistik. Oleh karena itu, ia berharap media profesional tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kerja pers yang bertanggung jawab.
“Kebenaran jurnalistik dibangun melalui proses klarifikasi dan verifikasi. Tidak semua informasi yang beredar harus langsung dipublikasikan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus memiliki nilai manfaat serta mendukung terciptanya kehidupan publik yang lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Heddy turut menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam menyebarluaskan informasi mengenai tugas, fungsi, dan putusan DKPP kepada masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun transparansi serta meningkatkan pemahaman publik terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
“DKPP dapat dikenal masyarakat karena dukungan media. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, publik dapat mengetahui berbagai putusan serta langkah-langkah penegakan etik yang dilakukan DKPP,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan lembaganya terus melakukan penguatan kelembagaan agar semakin dikenal sebagai institusi yang berperan menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik.
Ratna menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi indikator meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan DKPP.
Ia menambahkan, pelanggaran kode etik yang ditangani DKPP masih didominasi persoalan yang berulang, seperti kelalaian dalam pelaksanaan tahapan pemilu, pelanggaran profesionalitas, hingga perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip integritas penyelenggara pemilu.
Untuk itu, DKPP terus memperkuat kemitraan dengan media sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi publik mengenai pentingnya etika penyelenggara pemilu serta mendorong terciptanya proses demokrasi yang berintegritas.
Ratna menegaskan bahwa kewenangan DKPP terbatas pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan tidak mencakup penanganan tindak pidana maupun dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang menjadi kewenangan lembaga lain.
Melalui sinergi antara DKPP dan media massa, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, memahami pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, serta semakin aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
(Anton)
