SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Anggaran untuk pembangunan infrastruktur digital mendapat porsi besar, tetapi kemampuan pengawasan ruang digital masih dipertanyakan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan penguatan infrastruktur berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap berbagai risiko digital.
Cindy menyoroti persoalan judi online, perlindungan anak, hingga ancaman digital yang terus berkembang. Menurutnya, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengawasan agar ruang digital tidak hanya semakin luas, tetapi juga semakin aman.
Hal itu disampaikan Cindy dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Cindy mengatakan, program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran. Sementara itu, alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai masih relatif kecil.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kemampuan pengawasan pada 2027 tidak tertinggal dibandingkan perkembangan ancaman dan persoalan di ruang digital.
Bukan hanya soal pengawasan, Cindy juga menyoroti persoalan pemerataan akses internet. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menghadapi blank spot serta kualitas konektivitas yang belum memadai.
Cindy mengungkapkan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Ia menemukan masyarakat masih harus membeli voucher internet dengan tarif sekitar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam, namun jangkauannya sangat terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Bagi Cindy, pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak jaringan yang dibangun atau seberapa luas wilayah yang tercakup. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari kualitas layanan serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dengan mempertimbangkan capaian dan outcome setiap program.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.
Sorotan tersebut menempatkan dua persoalan sekaligus dalam pembahasan anggaran digital 2027: bagaimana memastikan masyarakat di daerah mendapatkan koneksi internet yang berkualitas, sekaligus memastikan ruang digital yang semakin luas memiliki sistem pengawasan yang mampu menghadapi judi online, risiko terhadap anak, dan ancaman digital lainnya.
(Agung Suhartono)
