SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Anggaran alat kesehatan (alkes) pelayanan tuberkulosis (TBC) menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Pasalnya, kebutuhan alkes TBC yang pada 2026 mendapat anggaran sekitar Rp279 miliar, dalam rencana anggaran 2027 tercatat nol.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kebijakan tersebut di tengah masih besarnya persoalan TBC di Indonesia. Ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan apakah alkes yang telah tersedia masih layak digunakan dan benar-benar sudah menjangkau seluruh daerah.
Sorotan itu disampaikan Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan agenda pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
“TBC ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, Pak. Pertanyaannya, Pak, untuk anggaran 2027, kalau saya lihat di sini, alat kesehatan pelayanan TBC di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, Pak, tapi 2027 nol,” ujar Felly.
Felly juga menyoroti penurunan total anggaran penanganan TBC. Dari sekitar Rp5,19 triliun sebelumnya, anggaran penanganan TBC dalam rencana 2027 disebut menjadi sekitar Rp3,7 triliun.
Menurut Felly, pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan tersebut, termasuk kondisi dan pemanfaatan alkes pelayanan TBC yang sudah dibeli menggunakan anggaran sebelumnya.
“Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat kesehatan pelayanan TBC, apakah ini masih bisa dipakai? Dan apakah ini sudah tersebar di seluruh wilayah 514 kabupaten dan kota?” tanyanya.
Revitalisasi Fasilitas Kesehatan
Selain persoalan TBC, Felly meminta pemerintah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai program revitalisasi fasilitas kesehatan.
Berdasarkan pemaparan Kementerian Kesehatan, kebutuhan anggaran revitalisasi fasilitas kesehatan mencapai sekitar Rp55,8 triliun. Program tersebut mencakup pembangunan baru 1.988 puskesmas, renovasi pada 8.001 lokus, serta pemenuhan 4.962 unit.
Felly mempertanyakan tahapan penganggaran program tersebut. Ia ingin mengetahui berapa kebutuhan yang dialokasikan dalam RKA-K/L 2027 dan berapa yang akan dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, kejelasan tahapan anggaran penting agar program revitalisasi fasilitas kesehatan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memiliki kesinambungan hingga seluruh target terpenuhi.
“Yang Bapak gambarkan di sini 2027 berapa, 2028 berapa, dan seterusnya. Yang disampaikan pidato Pak Presiden untuk 10.000 puskesmas, rumah sakit, peningkatan rumah sakit, tipe D ke C, dan lain sebagainya, mungkin ini butuh penjelasan, Pak,” pungkasnya.
Sorotan Komisi IX tersebut menempatkan dua persoalan penting dalam pembahasan anggaran kesehatan 2027, yakni keberlanjutan penanganan TBC serta kepastian tahapan revitalisasi fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
(Ginanjar Prio Wibowo)
