SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik aturan pemilihan umum (Pemilu) 2024, khususnya aturan 20 persen Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden (capres).
“Seharusnya para capres mengupayakan agar aturan 20 persen ambang batas pencalonan presiden dihapuskan,” kepada media disela-sela buka puasa bersama DPN Partai Gelora Indonesia dengan media di Gelora Media Center, Jakarta Selatan, Sabtu (30/4/2022).
Fahri mengatakan para capres baru dianggap mempunyai harga diri jika menolak aturan 20 persen presidential threshold. Para Capres, baru juga bisa dianggap punya harga diri dan layak didukung kalau mereka menolak tiket kedaluarsa untuk dijadikan tiket pilpres 2024.
“Capres yang meminta dukungan partai lain dan mengikuti aturan 20 persen presidential threshold diibaratkan mengemis tiket palsu. Hal ini juga menjadikan para capres terlihat tidak memiliki kualifikasi. Ikut-ikutan mengemis tiket palsu membuat mereka nampak tidak punya kualifikasi sama sekali,” ujar Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyebut bahwa sistem 20 persen presidential threshold semakin melanggengkan oligarki politik sekelompok elite.
“Di akhir ramadhan, para capres belum sadar juga bahwa mereka tidak punya tiket dan mereka diiming-imingi tiket palsu oleh oligarki!” kata Fahri.
Pada kesempatan berbeda, Fahri mengatakan bahwa dalam konteks presidential threshold, sistem Pemilu lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompok elite. Namun, mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia dari berbagai daerah.
“Aturan ambang batas untuk capres hanya mempersempit peluang munculnya capres alternatif dari yang sudah dikenal selama ini,” sebut dia lagi.
Fahri mengatakan, mengenai capres yang ditawarkan partai politik di Parlemen, bukanlah sosok yang memiliki ide untuk membangun bangsa, karena mereka hanya calon yang memiliki uang dan pemodal.
“Nanti kita bicara tentang capres yang bukan ide lagi yang dijual, (tapi) menawarkan bahwa saya punya uang dan saya punya bohir (pemodal). Kira-kira begitu yang sekarang terjadi,” ujarnya.
Bahkan akibat aturan tersebut, parpol saat ini sudah tidak lagi menjadi organisasi intelektual bagi masyarakat, melainkan telah menjadi power trader dan power dealer, maka parpol sudah mulai kehilangan ide dan gagasannya, demikian politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (wwa)
