SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan rezim Pemilu Nasional dan Lokal. Pemilu Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) akan digelar terpisah dari Pemilu Lokal (Pilkada dan DPRD), dan menurut BRAINS, langkah ini membawa dampak besar terhadap sistem demokrasi Indonesia.
Kepala BRAINS, Dr. Ahmad Khoirul Umam, menyampaikan bahwa pemisahan ini memiliki sejumlah keunggulan. “Isu lokal tak lagi tertutup oleh hiruk-pikuk Pilpres. Pemilih bisa fokus menilai calon kepala daerah dan legislatif lokal sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
BRAINS juga mencatat pemisahan ini dapat menekan kompleksitas pemilu yang selama ini membebani penyelenggara, pemilih, dan pengawas. “Dengan logistik lebih sederhana, kualitas partisipasi dan pengawasan bisa meningkat,” tambah Umam.
Selain itu, pemisahan ini dinilai memberi ruang kaderisasi partai yang lebih tertata. Partai bisa menyusun strategi berbeda antara kandidat nasional dan lokal sesuai kebutuhan basis.
Namun, BRAINS juga mengingatkan sejumlah tantangan krusial, seperti fragmentasi siklus politik pusat dan daerah. Pemisahan ini dikhawatirkan menambah beban Caleg nasional yang kehilangan dukungan jaringan lokal. “Biaya politik bisa melonjak dan koordinasi pusat-daerah makin renggang,” jelasnya.
Tantangan lainnya adalah potensi ketegangan politik yang berlangsung lebih panjang dan ketidaksinkronan pelantikan pejabat, yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan lintas level.
BRAINS Demokrat menekankan pentingnya konsolidasi antar partai politik dan pemerintah untuk menyusun peta jalan reformasi sistem politik yang solid. “Putusan MK ini kembali memunculkan debat lama soal batasan open legal policy MK. Jangan sampai sistem politik kita terus berubah mendekati masa-masa genting,” tutup Umam.
(Anton)
