SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua MPR RI Bambang “Bamsoet” Soesatyo mengaku pihaknya tak cepat berpuas diri meskipun kepercayaan yang diberikan akyat kepada MPR RI cukup besar dan terus meningkat. Kepercayaan rakyat justru menjadi stimulus bagi MPR RI untuk lebih semangat meningkatkan kinerjanya.
Survei Indo Barometer pada 9-15 Januari 2020, dirilis pada 23 Februari 2020 mengungkap kepuasan publik terhadap MPR berada di urutan keenam atau 72, 8 persen, melebihi tetangganya, DPD RI (54,3) dan DPR RI (44,8)
“Besarnya kepercayaan rakyat terhadap MPR RI tak terlepas dari kerja keras kawan-kawan di MPR RI dan gema kebangsaan yang selama ini digaungkan MPR RI dalam berbagai kegiatannya, ” kata Bamsoet saat diskusi publik di Media Center MPR RI, Jakarta (11/3/2020).
Bamsoet menjelaskan di MPR RI tidak ada perbedaan fraksi dan pembicaraan politik praktis, karena seluruh fraksi satu naungan dalam Fraksi Merah Putih. Tugas MPR sebagai pengatur cuaca bangsa agar selalu sejuk, tidak panas menyengat tidak juga dingin menggigil.
“Karenanya hari-hari kita di MPR RI diisi bagaimana merajut keberagaman bangsa menjadi kekuatan sosial memajukan Indonesia,” ujar Bamsoet.
Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memaparkan, salah satu bagian surveinya memperlihatkan 55,1 persen masyarakat menyatakan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk pembangunan. Sedangkan 9.8 persen menyatakan Indonesia tidak memerlukan GBHN/PPHN untuk pembangunan. “Sementara 35.1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab,” katanya.
Adapun alasan mengapa Indonesia memerlukan GBHN, Qadari menyebut sebanyak 32.8 persen menyatakan karena pembangunan harus berlandaskan GBHN dan UUD NRI 1945. Sebanyak 22.8 persen menyatakan sesuai aturan yang pasti dalam pembangunan nasional, dan sekitar 9.2 persen menyatakan demi pemerataan pembangunan, dan berbagai alasan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Bamsoet menekankan walaupun sudah berada di atas 50 persen, MPR RI tak ingin pembahasan PPHN hanya sebatas dukungan mayoritas saja. PPHN haruslah menjadi kesepakatan nasional dan konsensus seluruh elemen bangsa.
“PPHN dibutuhkan untuk menjamin pembangunan nasional berkelanjutan,” ujar Bamsoet.(EK/Bams)
