SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menilai kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Bahlil yang ditemui wartawan di kawasan Istana Negara, Jakarta, Selasa, mengatakan dirinya tidak mengetahui soal evaluasi dari Presiden Jokowi terhadap para menterinya di tengah kabar santer rencana adanya perombakan kabinet (reshuffle) pada Rabu (1/2).
“Saya tidak tahu ya karena kebetulan saya mengurus investasi. Saya bukan menteri yang mengawasi kinerja,” ujar Bahlil.
Menurut ia, Presiden Jokowi pasti memiliki penilaian atau evaluasi terhadap setiap menterinya. Namun, hal tersebut hanya diketahui Presiden Jokowi.
“Bapak Presiden itu adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu, yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya dan yang tahu menilai siapa, nilai berapa, nilai berapa, itu hanya bos saja, Bapak Presiden,” katanya.
Bahlil mengatakan jika Presiden Jokowi marah kepada para menteri maka hal itu akan susah ditebak. Itu sesuai dengan karakter Presiden Jokowi selama ini.
“Kalau orang Jawa, Solo ini kan marah dengan tidak marah sama saja. Jadi, saya pun susah untuk menebak,” tambahnya.
Sejumlah menteri yang dipanggil ke Istana pada Selasa ini pun mengaku tidak tahu mengenai kabar reshuffle kabinet pada Rabu (1/2).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan dirinya datang ke Istana hanya untuk membahas mengenai harga beras, cabai, telur, dan daging. “Kalau reshuffle itu haknya bapak (Presiden Jokowi),” ujar Zulkifli.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta wartawan untuk menunggu kabar soal politik pada Rabu (1/2). “Soal politik tunggu hari Rabu,” katanya.
Hari Rabu, 1 Februari 2023, menurut kalender Jawa merupakan Rabu Pon dan Presiden Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon.
Presiden Jokowi juga dalam beberapa kesempatan terakhir memberikan sinyalemen akan ada perombakan kabinet.
Kabar perombakan kabinet pertama kali berembus pada akhir 2022 karena ada desakan dari politikus PDI Perjuangan. Perombakan terutama terhadap menteri-menteri dari Partai NasDem setelah salah satu partai pendukung pemerintahan itu mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
(ANT/EK)
