SUARAINDONEWS.COM, Denpasar – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, menekankan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tidak mempersulit UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia juga mengingatkan bank-bank BUMN untuk aktif mengedukasi pelaku UMKM mengenai skema pembiayaan yang tersedia.
Edukasi dan Seleksi yang Progresif
“Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” ujar Amin di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8/2024) kemerin.
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa KUR bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo, sehingga bank tidak perlu khawatir dalam memberikan KUR kepada UMKM. Selain itu, ia menilai UMKM saat ini memiliki posisi yang sangat strategis, dengan melibatkan sekitar 64 juta orang.
Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Negara
Sektor usaha rakyat ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dan kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui PDB mencapai lebih dari 60 persen. Namun, UMKM saat ini juga tengah menghadapi tantangan dari serbuan produk-produk luar negeri, baik legal maupun ilegal, di era digitalisasi.
Solusi Bersama yang Memuaskan Semua Pihak
Amin menambahkan bahwa meskipun KUR harus melalui proses seleksi, bank Himbara perlu memberikan edukasi yang memadai kepada para pelaku UMKM. “Kita akan terus kawal dan kita akan selalu ingatkan Himbara terkait KUR ini. Belajar dari apa yang terjadi di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) ya, dengan rasio NPL (Non Performing Loan) yang sangat rendah di bawah 1 persen tapi bisa terus menyalurkan kredit, dan survive hingga saat ini,” paparnya.
Tetap pantau SUARAINDONEWS.COM untuk informasi lebih lanjut.
DSK | Foto: Istimewa
