SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kelanjutan komitmen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali pada 15 November 2022, ke dalam KTT G20 New Delhi yang telah diselenggarakan pada 12 September 2023.
Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya mengatakan Indonesia sebagai bagian dari Troika, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan kelangsungan pembahasan yang inisiatif.
“Sebagai bagian dari Troika, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan kelangsungan pembahasan inisiatif Indonesia dalam forum G20,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (13/09/2023).
Dalam konteks Presidensi India, Indonesia memiliki beberapa prioritas utama, termasuk memastikan implementasi komitmen yang disepakati dalam KTT G20 Bali, terutama dalam sektor Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.
Salah satu fokus utama dalam transformasi ekonomi digital adalah keamanan siber dan regulasi terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Di sisi lain, dalam konteks transisi energi, diskusi mencakup aspek seperti hilirisasi industri manufaktur yang berkelanjutan dan upaya dalam mendorong ekonomi berkarbon rendah.
Menko Airlangga menggaris bawahi pentingnya pengawasan dan penyesuaian terhadap perkembangan transformasi digital, terutama mengingat kecepatan pertumbuhan teknologi digital seperti AI, yang sering kali lebih cepat daripada upaya regulasi. Hal ini diperlukan untuk mengelola risiko yang terkait dengan perkembangan ini.
Selain itu, Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara yang netral dan berpegang pada tema Presidensi G20 New Delhi, yaitu “One Earth, One Family, One Future”.
Dengan semangat kebersamaan itu, diharapkan tercipta ekonomi yang lebih adil dan akses yang setara terhadap sumber daya bagi semua pihak.
Pada hari pertama KTT G20 New Delhi, Presiden Joko Widodo menyoroti tiga kunci pembangunan dunia, yaitu stabilitas, solidaritas, dan kesetaraan. Pertumbuhan global harus didukung oleh stabilitas melalui dialog dan kerja sama yang kuat.
“Forum G20 juga harus memberikan dukungan kepada negara berkembang dalam rantai pasok global dengan prinsip keadilan dan inklusi,” ungkap Airlangga.
Dalam hal substansi, beberapa kesepakatan dalam Deklarasi New Delhi dinilai berdampak pada Indonesia, termasuk upaya mengatasi deforestasi dengan fokus pada pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan.
Selain itu, kesepakatan juga mencakup komitmen untuk mendukung pembiayaan bagi negara-negara berkembang, peran biofuel dalam strategi pembangunan beremisi rendah, dan berbagai upaya untuk menggerakkan dana dalam skala triliunan dolar.
Pemerintah berharap agar semua komitmen tersebut dapat diwujudkan, termasuk dukungan dari negara seperti AS terhadap Bank Dunia.
Deklarasi Pemimpin G20 New Delhi telah disetujui oleh anggota G20 dan mencapai konsensus, termasuk dalam hal kondisi geopolitik global yang menjadi isu terakhir yang diselesaikan oleh para anggota. (RED)
