SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kuartal dengan bulan di saat Lebaran.
“Pertumbuhan ekonomi itu tertinggi selama kuartalnya ada bulan Lebaran. Jadi kita ingin memacu bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa kita maksimalkan di bulan Ramadhan dan tentu pertumbuhan ekonomi berarti jika kita bisa mengendalikan inflasi,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Penerapan Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi” yang dipantau secara virtual, Jakarta, Rabu (5/4).
Pertemuan tersebut merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Inflasi Daerah (TPID), beserta seluruh pemangku kepentingan yang berupaya mengendalikan inflasi tahun 2023.
Bagi Airlangga, pertemuan itu penting karena masalah inflasi berkaitan dengan daya beli atau harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Ini sangat tepat waktu jelang Lebaran. Di bulan Ramadhan, diperkirakan 120 juta rakyat Indonesia akan pulang mudik,” ujarnya pula.
Per Maret 2023, inflasi tercatat mencapai 4,97 persen atau menurun 5,47 persen dibandingkan Februari 2023. Sektor ekonomi disebut memiliki signal positif, di mana Purchasing Managers Index (PMI) mencapai 51,9 poin pada Maret 2023, sehingga optimisme dari sektor manufaktur juga tinggi.
Meski ada pelemahan dari harga-harga komoditas, katanya lagi, tetapi tetap harus optimis dalam mencapai target inflasi 5,3 persen pada tahun ini.
Pada tahun 2023, pemerintah turut mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Pemberian dana yang besar untuk ketahanan pangan karena menjadi perhatian utama dari pemerintah.
Sejumlah program ketahanan pangan, antara lain pengembangan budi daya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana-prasarana pertanian, subsidi bunga, dan subsidi pupuk, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.
Pemerintah dinyatakan bakal berkomitmen pula mendukung sarana-prasarana termasuk jalan agar biaya logistik dapat menurun. Karena itu, Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan jalan daerah diterbitkan dengan pendanaan Rp32 triliun pada tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2024.
Inpres tersebut dikeluarkan agar jalan utama dengan jalan secondary dan tersier terhubung terutama ke sentra-sentra industri, ekonomi, dan pertanian.
Lebih lanjut, pemerintah turut memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian tahun 2022 sebesar Rp117,13 triliun, lalu inovasi dengan adopsi teknologi seperti Smart Irigation dan Smart Farming.
“Ini menjadi tantangan bahwa lahan kita yang terbatas untuk pertanian sawah seluas 10 juta hektare sekarang kira-kira perhitungannya hanya 5 ton per hektare. Dengan adanya modernisasi smart farming, capaiannya lebih dari 5 ton per hektare secara rata-rata, sehingga kita bisa tentunya produksi pertanian terutama berat lebih dari 31 juta ton,” ujar Menko Perekonomian.
Tantangan lainnya muncul pula dari perubahan iklim dan hujan berkepanjangan pada tahun 2023. Memasuki tahun 2024, dia memperingatkan potensi kekeringan (El-Nino) akan lebih panjang yang menjadi hambatan khusus untuk pangan karena inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) sangat menentukan ke depan.
Karena itu, Airlangga meminta setiap daerah mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah konsumen. Tidak semua harus menunggu dari pusat, tetapi kerja sama antardaerah menjadi penting.
Ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadhan juga diupayakan oleh pemerintah dengan mendorong koperasi pasar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ada pula bantuan pangan sebesar 10 kilogram (kg) beras untuk 21 juta warga penerima manfaat di 514 kabupaten/kota yang diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran.
“Apa yang juga penting terhadap pengendalian inflasi adalah ekspektasi masyarakat perlu kita jaga dengan mengendalikan harga-harga. Pemerintah terus mendorong melalui TPIP dan TPID agar sasaran inflasi terjadi di tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau sasarannya tercapai, maka masyarakat bisa sejahtera dan pemilunya lancar,” ujar dia pula.
(ANT/EK)
