SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengharapkan prinsip kerja sama internasional yang saling menghormati dapat terus menjadi pilar interaksi para aktor hubungan internasional.
“Kami mengucapkan Dirgahayu PBB ke 75 dengan harapan agar PBB terus mempromosikan perdamaian, persahabatan antar bangsa, dan kesejahteraan untuk semua,” kata Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSP DPD RI, anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan 75 tahun lalu pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan untuk mencegah konflik seperti Perang Dunia II tidak terulang lagi di masa depan. Didirikan oleh 51 negara dan kini dianggotai 193 negara. Indonesia menjadi anggota PBB pada bulan September 1950, setelah pengakuan kedaulatan Belanda pada bulan Desember 1949.
Paska Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, dunia mengalami dekolonisasi dan puluhan negara baru terbentuk, yang kemudian menjadi anggota PBB. Bertambahnya anggota maupun konflik yang belum terselesaikan membuat PBB menjadi titik inti interaksi berbagai aktor diplomasi global dan lokal.
Dan Multilateralisme PBB menjadi harapan terbaik dunia untuk merespon tantangan-tantangan global yang dihadapi umat manusia, ujar Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua BKSP DPD RI dari Dapil Kepulauan Riau menambahkan.
Hadirnya PBB memang tidak serta merta menghilangkan konflik berskala internasional atau berpotensi memicu konflik berkepanjangan. Namun BKSP DPD RI berkeyakinan penyelesaian berbagai konflik itu tetap bisa dilakukan dengan memperkuat multilateralisme.
Mulai dari Pandemi COVID-19, hingga konflik Nagorno-Karabakh, menjadi contoh perlunya dialog yang tidak hanya bisa dilakukan secara bilateral atau tidak hanya oleh satu negara, ungkap Tubagus H. M. Ali Ridho Azhari, Senator Banten yang juga Wakil Ketua BKSP DPD RI.
Bahkan otonomi Filipina Selatan, perdamaian Kolombia, kesepakatan Yunani dan Makedonia Utara mengenai nama negara Makedonia, juga merupakan contoh baik bahwa dalam kerumitan hubungan internasional, mekanisme dialog dapat membuka kebuntuan dan solusi atas konflik antar pihak, sambut Wa Ode Rabia Al Adawia, Wakil Ketua BKSP DPD RI, Dapil Sulawesi Tenggara.
Begitu pula, perubahan iklim, kepincangan ekonomi global, terorisme, perubahan demografis dan teknologi digital, merupakan beberapa isu yang memerlukan kerja sama lintas negara, sektor dan generasi, sehingga PBB harus terus dipertahankan sebagai organisasi terbuka dan inklusif, jelas Gusti Farid Hasan Aman.
Oleh karenanya, BKSP DPD RI berpandangan bahwa dunia yang lebih damai akan mendorong kerja sama negara dan warga dunia yang lebih substantif dan dinamis.(tjo)
