SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.
“Sinergitas dan kerja kolaboratif harus jalan, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata dia saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/10/2023) kemarin.
Lebih lanjut, Lolly menilai melawan konten hoaks dan disinformasi itu susah. Konten positif tidak mampu viral lantaran konten yang dibuat sangat terbatas dan kalah cepat.
“Maka dari itu kita harus menciptakan banyak konten kreator,” ujar perempuan asal Cianjur itu.
Lebih dalam, sinergi antara Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, dan Platform akan melahirkan persepsi yang sama terkait konten-konten disinformasi. Diketahui berulang kali, antara platform dengan yang lain memiliki standar komunitas yang berbeda-beda dalam menentukan konten disinformasi.
“Soal argumentasi hukum selalu menjadi ketakutan platform,” kata Lolly.
Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Loina Perangin-Angin dari Mafindo mengungkapkan menjelang Pemilu 2024, sepanjang 2023 ini telah ada 1.731 hoaks dengan rata-rata per-bulan ada 200-an hoaks.
“Hoaks pertama soal pemilu dimulai Maret 2022, padahal tahapan Pemilu 2024 baru dimulai Juni 2022,” papar dia.
Dia mengatakan persentase hoaks politik meningkat tajam seiring tahun berjalan. Pada 2018, hoaks politik sekitar 50 persen, tahun 2019 naik menjadi 52 persen. Lalu pada 2020, hoaks politik turun karena ada pandemi jadi 30,5 persen, pada 2021 menjadi 22,7 persen. Pada 2023 mulai naik 32 persen, sekarang ini masuk 54 persen.
“Ini saja belum (masuk masa) kampanye, penetapan DCT. Diprediksi hoaks akan meningkat tajam setelah masuk masa kampanye,” ungkap Loina.
Untuk diketahui, saat ini, kata diam tipe hoaks juga mengalami perubahan. Pada tahun-tahun sebelumnya, tipe hoaks itu biasanya konten yang menyesatkan, akan tetapi tahun ini konten yang dimanipulasi.
“Jadi motifnya tagsnya, vidio dibuat sedemikian rupa. Bentuk hoaks yang dominan adalah video,” katanya.
Sebagai informasi, hadir sepuluh orang dalam audiensi Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perludem, Mafindo, ICT Watch, CfDS UGM, Netgrit. (RED)
