SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki peluang kerja luar negeri yang mencapai 1,7 juta lowongan. Peluang ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif untuk menekan angka pengangguran, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Karding dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Program Kementerian P2MI yang digelar sebagai forum penguatan sinergi antara pusat dan daerah. Rakornas ini menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pelaksanaan program strategis dan konsolidasi data penempatan pekerja migran.
Ia menjelaskan, terdapat dua amanat utama yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto. Pertama, memberikan perlindungan maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai risiko, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kedua, menjadikan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Karding menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memaksa masyarakat untuk bekerja di luar negeri, melainkan menawarkan alternatif yang realistis dan menjanjikan. Ia juga menyebut bahwa tugas kementerian yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada pelindungan PMI, tetapi juga pada upaya membuka akses dan memperluas peluang kerja ke luar negeri bagi masyarakat Indonesia.
Hingga saat ini, pemenuhan target penempatan pekerja migran baru mencapai 29 persen dari total target tahunan. Karena itu, ia mendorong jajarannya di pusat maupun daerah untuk segera memperkuat koordinasi, memperbaiki tata kelola, dan membangun kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga pelatihan vokasi, serta perusahaan pengguna di negara tujuan.
Dalam arahannya, Karding menyebutkan beberapa negara tujuan prioritas, seperti Jepang, Korea Selatan, Belanda, Australia, Taiwan, dan Hong Kong. Kementerian P2MI juga akan memperbaiki sistem dan mekanisme penempatan di negara-negara tersebut, termasuk melalui sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga dan perusahaan penempatan yang dianggap sehat dan memiliki komitmen pelindungan terhadap pekerja migran.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam proses penempatan dan meminta jajarannya untuk tidak berkompromi terhadap perusahaan atau lembaga yang terindikasi curang atau menyalahgunakan wewenang. Ia meminta BP3MI di daerah untuk lebih aktif dalam pengawasan dan edukasi masyarakat, serta menjamin tidak adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas yang jelas.
Selain itu, Karding juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ia menyayangkan masih minimnya amplifikasi narasi yang positif terkait program kerja luar negeri dan pentingnya membangun opini publik yang seimbang serta edukatif.
Dalam penutupannya, Karding menekankan bahwa Rakornas Pengendalian Program menjadi momentum penting untuk mempercepat pencapaian target penempatan pekerja migran secara nasional. Ia mengajak semua pihak untuk bergotong royong membangun sistem penempatan yang aman, bermartabat, dan terintegrasi secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari amanat Presiden Prabowo dan semangat pembangunan ekosistem vokasi dan pelindungan yang berkelanjutan dalam kerangka Desa Madani.
(Anton)
