SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Mantan Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan B Najamudin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, melalui keterangan resminya, meminta KLHK Gunakan Teknologi Drone Berantas Penebangan Ilegal. Lokasi yang dimaksud Wakil Ketua DPD RI adalah salah satu taman nasional di Pulau Sumatera. Tepatnya, di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), kawasan tersebut merupakan taman nasional terluas di Sumatera, wilayahnya meliputi empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Bengkulu.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan mendorong Pemerintah, dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk menerapkan penggunaan teknologi digital dan drone sebagai instrumen pengontrol dan pengintai aktifitas illegal logging atau penebangan liar di TNKS dan Kawasan hutan lindung lainnya di Indonesia.
“Negara tidak boleh setengah hati dalam komitmennya menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan. Bahkan jika itu berarti harus mengeluarkan banyak biaya dan Penggunaan teknologi canggih”, ungkap Senator muda asal Bengkulu itu, melalui keterangan resminya, Selasa (01/02/2022).
Lebih lanjut, Sultan mengutarakan bahwa, praktek illegal logging dengan berbagai motif telah menjadi penyebab utama deforestasi selama ini.
“Kami tidak ingin fenomena ini terus berlanjut di kawasan yang menjadi cadangan hutan paling diharapkan kelestariannya oleh masyarakat Sumatera,” ujar Sultan.
Baca Juga: Gubernur DIY Terima Kunjungan Komite I DPD RI
Ditambahkan Sultan, dirinya menegaskan bahwa yang saat ini terjadi, hanya tersisa 1,2 juta Ha hutan lindung di Pulau Sumatera.
“Saat ini, pulau Sumatera hanya tersisa 1,2 juta Ha hutan lindung. Itu angka yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Biodiversitas dan lingkungan hidup Sumatera jika tidak dilakukan dengan pendekatan proteksi dan pelestarian secara serius saat ini”, tegasnya.
Lebih dalam, dirinya mengharapkan dengan rekomendasi untuk KLHK melalui Balai besar TNKS untuk meningkatkan kualitas peralatan dan instrumen pengontrol kawasan hutan.
“Oleh karena itu, kami merekomendasikan KLHK melalui Balai besar TNKS untuk meningkatkan kualitas peralatan dan instrumen pengontrol kawasan hutan menggunakan alat kontrol jarak jauh yang efektif dan presisi,” harapnya.
Sultan juga memaparkan, hasil laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 2020, Indonesia berada di posisi ke delapan negara dengan areal hutan terluas di dunia atau menyumbang 2% dari total area hutan global.
“Saat ini kita mengalami kelangkaan minyak goreng setelah jutaan hektar hutan kita ditebang dan dibakar. Suatu hari nanti air bersih akan menjadi barang langka yang mahal. Kami tidak ingin bangsa ini terlambat menyadari pola krisis energi, pangan dan air yang sedang berlangsung”, paparnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPD RI ini mengungkapkan bahwa, hal ini dinilai sangat penting untuk dilakukan sebagai jaminan keamanan hutan lindung TNKS. Seperti diketahui bahwa hutan lindung merupakan penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, serta habitat flora dan fauna. Beberapa keragaman hayati di kawasan ini juga termasuk jenis endemik, langka, dan dilindungi. (DSK)
