SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Singapura kembali membuat kebijakan yang bikin negara tetangga ikut melirik. Pemerintah Singapura memastikan setiap anak warga negaranya bisa memperoleh hampir S$70.000 atau sekitar Rp976 juta dalam bentuk dukungan langsung sejak lahir hingga berusia 17 tahun.
Kebijakan tersebut diumumkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam National Day Rally 2026, Minggu (23/8/2026). Dukungan itu bukan diberikan sekaligus dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui berbagai skema bantuan yang diberikan sepanjang masa pertumbuhan anak.
Paket baru yang disebut SG Child Support Package memberikan dukungan hingga S$62.000 untuk setiap anak warga negara Singapura. Pemerintah kemudian menambahkan sejumlah program yang sudah berjalan sehingga total dukungan dapat mencapai sekitar S$69.500 hingga anak berusia 17 tahun.
Rinciannya antara lain S$10.000 Baby Gift, kemudian S$32.000 Child Credits yang diberikan S$2.000 per tahun dari usia 1 hingga 16 tahun. Ada pula hibah awal Child Development Account sebesar S$5.000, pencocokan dana pemerintah hingga S$5.000, serta top-up S$10.000 ke rekening pendidikan ketika anak berusia 17 tahun.
Singapura juga memperpanjang dukungan kepada orang tua. Pemerintah menambah jatah cuti pengasuhan anak dan menargetkan biaya penitipan anak penuh waktu bersubsidi turun menjadi sekitar S$150 per bulan. (Spokesman.com)
Kebijakan tersebut muncul ketika Singapura menghadapi persoalan serius soal rendahnya angka kelahiran dan tingginya biaya membesarkan anak. Pemerintah ingin dukungan tidak berhenti ketika bayi lahir, tetapi terus mengikuti kebutuhan keluarga sampai anak tumbuh besar.
Nah, di sinilah Indonesia bisa ikut bercermin.
Bukan berarti Indonesia tidak memiliki program perlindungan keluarga. Indonesia memiliki berbagai program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dukungan pendidikan, hingga program untuk keluarga dan anak. Namun, model dukungan Singapura memperlihatkan pendekatan yang berbeda: negara mencoba menghitung kebutuhan keluarga sejak anak lahir hingga memasuki usia dewasa muda.
Sementara itu, data BPS menunjukkan angka fertilitas total Indonesia pada 2025 berada di 2,13 anak per perempuan, atau sudah mendekati tingkat penggantian penduduk.
Artinya, persoalan keluarga dan kelahiran bukan cuma urusan Singapura. Indonesia juga harus mulai serius memikirkan bagaimana membuat keluarga merasa aman secara ekonomi ketika memutuskan memiliki anak.
Jadi, kalau Singapura sudah menghitung dukungan anak sampai umur 17 tahun, Indonesia jangan sampai baru sibuk menghitung berapa banyak spanduk program yang terpasang.
Bukan soal siapa paling besar kasih bantuan. Pertanyaannya sederhana: apakah negara benar-benar hadir ketika rakyat membesarkan anaknya?
Singapura sudah menaikkan level permainan. Indonesia tentu tidak harus meniru mentah-mentah, tetapi setidaknya bisa belajar bahwa kebijakan keluarga tidak cukup berhenti pada slogan “anak adalah masa depan bangsa”.
Sebab kalau anak memang masa depan bangsa, masa depan juga butuh biaya.
Dan kalau biaya membesarkan anak terus dibebankan hampir sepenuhnya kepada keluarga, jangan heran kalau banyak pasangan akhirnya memilih berkata: “anak satu dulu, cicilan jangan sampai dua.”
(Agung Suhartono)
