Pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Forum tersebut dihadiri belasan perwakilan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Rakyat Pati, di antaranya perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh nelayan, perempuan, serta sejumlah komunitas masyarakat.
Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang turut menyampaikan aspirasi, mengatakan masyarakat Pati membutuhkan kepastian dan perhatian pemerintah maupun DPR terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
“Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-goreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan,” kata Lukman.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan penjelasan mengenai perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset. Forum meminta DPR memberikan informasi sejauh mana proses pembahasan regulasi tersebut.
“Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya,” ujarnya.
Selain RUU Perampasan Aset, Lukman menyoroti kondisi Pati yang menurutnya dalam beberapa waktu terakhir kurang kondusif. Ia meminta adanya ketegasan terhadap berbagai persoalan yang dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat.
“Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan penggunaan sound horeg serta kericuhan di sekitar kantor DPRD Pati yang menurutnya turut menimbulkan keresahan.
Forum juga meminta adanya perhatian terhadap penyebaran informasi di media sosial. Lukman menilai konten kreator memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap kondisi Pati.
“Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi di lapangan tidak selalu mencerminkan pemberitaan atau konten negatif yang beredar di media sosial. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan DPR.
Sementara itu, perwakilan nelayan Pati, Agung, mengatakan situasi yang berkembang turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan dan calon investor.
“Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati,” kata Agung.
Ia menegaskan masyarakat Pati pada dasarnya menginginkan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Menurutnya, citra negatif yang berkembang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat Pati.
“Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab,” imbuhnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan apresiasi atas kedatangan Forum Komunikasi Rakyat Pati. Ia memastikan DPR akan mendengarkan dan mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih, selamat datang dari Forum Komunikasi Rakyat Pati dan pada hari ini sudah berkenan untuk bisa bersama-sama berdialog dengan kita, berdiskusikan dengan kita di pagi hari ini,” ujar Cucun.
Ia menegaskan DPR akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong agar persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui jalur kelembagaan.
“Dan juga apa yang nanti disampaikan kita akan terus mengawal aspirasi-aspirasi dari bapak ibu sekalian yang disampaikan. Kita akan terus dampingi apa yang ingin segera ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui DPR,” kata Cucun.
Pertemuan tersebut masih berlangsung dan menjadi ruang bagi perwakilan masyarakat Pati untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi kepada pimpinan DPR RI.
(Yulianto)
