SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Seorang perwira menengah dari salah satu detasemen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) diduga telah memerkosa salah satu prajurit wanita Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dugaan peristiwa ini terjadi di Bali pada pertengahan November 2022 lalu.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan perwira di satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Mayor Infanteri BF diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infanteri 3/KostradLetnan Dua Caj (K) GER.
Andika menyebut bahwa terduga pelaku itu sudah diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. “Sudah, sudah proses hukum langsung. Sekarang sudah ditahan, sudah (tersangka),” kata Andika di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022).
Andika menyatakan, perbuatan tersangka berinisial BF terhadap korban dengan pangkat letda ini telah memenuhi unsur pidana. Sehingga, jelas dia, selain dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, Mayor Inf BF juga akan diberikan sanksi berupa pemecatan dari TNI.
“Satu, itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama kelurga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” tegas Andika.
Tersangka bakal ditindak secara tegas. Andika pun menekankan, tidak ada kompromi atas perbuatan Mayor BF. “Enggak ada, enggak ada kompromi,” ujarnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menjelaskan, tersangka juga sudah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi dilakukannya pemeriksaan ini karena korban merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.
Meski demikian, Andika menegaskan, penanganan kasus ini akan diambil alih oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sebab, tersangka yang bertugas sebagai personel Paspampres berada di bawah kewenangan Mabes TNI.
“Jadi kalau enggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi 3/Kostrad tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI,” jelas dia. (wwa)
