SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti meningkatnya angka pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi yang mencapai 1.010.652 orang pada tahun 2025. Data tersebut dinilai sebagai sinyal kuat kegagalan sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, hingga arah pembangunan ekonomi nasional.
“Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,” ujar Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, total pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta jiwa. Dari angka tersebut, lulusan universitas menyumbang lebih dari 1 juta orang, sementara pengangguran lulusan SMK tercatat 1,63 juta orang, dan lulusan SMA mencapai 2,04 juta orang.
“Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” tegas mantan Menko PMK itu.
Puan menilai angka ini tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta pemerintah bertindak cepat dan melakukan reformasi sistem pendidikan serta kebijakan ketenagakerjaan secara terintegrasi.
Sebagai solusi jangka menengah, Puan mengusulkan dibentuknya Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di wilayah-wilayah strategis Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjembatani ketimpangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan nyata pasar tenaga kerja.
“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman. Mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, sampai energi terbarukan. Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup,” jelas Puan.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan industri dan investasi. Puan meminta pemerintah memperluas sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja bernilai tambah.
“Regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak ruang kerja formal, bukan sekadar menumbuhkan sektor informal,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih dalam, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, Puan mendesak pemerintah membangun platform digital lintas kementerian. Platform ini harus mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis, menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan dan lowongan relevan, serta menyajikan proyeksi pekerjaan berbasis data.
Kementerian yang terlibat antara lain Kemenaker, Bappenas, Kemendikbudristek, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan memperingatkan bahwa jika masalah pengangguran sarjana tidak segera ditangani secara struktural, Indonesia bisa kehilangan momentum bonus demografi dan justru menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang besar.
“Negara harus hadir bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” pungkasnya.
EK | Foto: Humas DPR RI
