SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Presiden Joko Widodo menyatakan untuk memenangkan kompetisi antar negara di era persaingan global dan luar biasa sengitnya, sudah seharusnya berani keluar dari zona nyaman. Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman maka akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosiak,
“Kita harus kreatif, optimis, bahu membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan (ST) MPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Untuk menghindari berbagai hadangan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan diperlukan diperlukan langkah-langkah terobosan, kecepatan kerja dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.
Jokowi mengatakan berbeda dengan pidato kenegaraaan tahun lalu, yang berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh di tahun pertama kabinet kerja. Di tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan.
“Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai tahun percepatan pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” tegasnya.
Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan RI itu, Joko Widodo juga mengaskan pada tahun percepatan pembangunan nasional ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia dan ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut presiden, pemerintah membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api.
“Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat,” jelas Presiden.
Presiden menegaskan, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah marginal, wilayah-wilayah tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Lebih jauh, Presiden mengungkapkan tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. “Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp764 triliun,” ujarnya.
“Dengan dukungan penuh dari DPR, pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang amnesti pajak, “ ujarnya seraya berharap basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.(EKJ)
