SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Dengan posisi Menteri BUMN yang dipegang oleh figur berlatar belakang pengusaha muda, Presiden berharap, BUMN bisa berbagi pekerjaan dengan para pengusaha muda. Kepala Negara ingin agar para pengusaha muda diberikan kesempatan yang lebih besar.
“Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada dikerjakan oleh anak-anak perusahaan BUMN, cucu-cucu BUMN. Kerjakan oleh swasta-swasta, terutama dari pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun di Hipmi,” jelas Presiden Joko Widodo saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, (15/1/2020).
Presiden pun mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Hipmi masa bakti 2019-2022. Dan diakuinya, sejak dirinya memangku jabatan sebagai Presiden, banyak keluhan yang disampaikan oleh Hipmi kepada dirinya. Keluhan tersebut yaitu berkaitan dengan kemitraan, baik kemitraan pengusaha-pengusaha muda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan investor.
“Sekarang sudah saya jawab, Menteri BUMN adalah dari keluarga besar Hipmi. Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka. Saya sudah titip, tanyakan nanti ke Pak Erick Thohir,” ujarnya.
Kepala Negara menjelaskan, BUMN memiliki aset yang besar, yaitu sekitar Rp2.400 triliun, lebih besar daripada APBN yang berkisar Rp 2.200 triliun. Dengan angka tersebut, menurut Presiden, mestinya bisa menumbuhkan para pengusaha muda untuk naik kelas.
Selain itu, di Kabinet Indonesia Maju, Presiden juga mengangkat mantan Ketua Umum Hipmi periode sebelumnya, Bahlil Lahadalia, sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Presiden, portofolio yang dipegang oleh BKPM dalam setahun juga tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 800-900 triliun. Kepada Kepala BKPM, Presiden berpesan agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia dimitrakan dengan pengusaha lokal dan nasional.
“Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Selain itu hadir pula Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
Presiden Joko Widodo, selanjutnta ngin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi. Untuk itu, agar investor dilayani dengan baik. Jangan investor yang mau masuk ke negara kita, lantaran kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi, tegas Presiden mengingatkan.
Pelayanan kepada investor tersebut penting mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia. Menurut Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada investasi sebesar Rp780 triliun yang telah masuk.
Menurut Presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya. Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.
“Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, 2 minggu diselesaikan oleh beliau. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Meskipun ngancem-ngancemnya pakai bawa nama Presiden.
“Ini kalau mengancam Gubernur, Bupati, Walikota, Polda, Polres, saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung,” jelasnya.
Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Belum lagi, izin tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di Kabupaten/Kota, izin di Provinsi, hingga izin di Kementerian.
“Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih, yang ini akan kita selesaikan,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan berbelitnya regulasi tersebut, Presiden menuturkan, minggu ini pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR. Dalam omnibus law tersebut, menurut Presiden ada 74 undang-undang yang akan dimintakan revisinya secara sekaligus.
“Inilah saya kira kalau ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM yang kita harapkan ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan kepada dunia usaha,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kepada para kader Hipmi. Menurutnya, gagasan pemindahan ibu kota bukanlah sekadar pemindahan lokasi atau fisik gedung.
“Yang kita gagas ini adalah perpindahan mindset, perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja. Sehingga yang kita install
pertama adalah menginstall sistem sehingga orang mengikuti sistem itu. Ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang lain-lain,” ungkapnya.
Sistem baru tersebut misalnya dalam bidang transportasi, di mana Kepala Negara menghendaki agar transportasi massal dan pribadi di ibu kota negara baru nantinya menggunakan kendaraan elektrik dan otonom.
“Saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai electric vehicle dan autonomous vehicle semuanya. Sistem ini yang ingin kita bangun sehingga semuanya efisien, semuanya murah,” kata Presiden lagi.
“Saya berharap dukungan penuh dari bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Hipmi, dalam rangka kita tadi, ada sebuah perpindahan, transformasi ekonomi di negara kita menuju ke sebuah peradaban yang lebih baik,” pungkas Presiden.
(tjo/STNG
