SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan keamanan di tengah dinamika kehidupan demokrasi serta aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di sejumlah daerah.
Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi menyampaikan seruan tersebut setelah pihaknya melakukan diskusi dan mengamati kondisi kebangsaan terkini, termasuk aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026).
Pernyataan sikap itu disampaikan Rizki dalam konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026).
“Setelah tadi selesai melakukan diskusi dan mengamati kondisi kebangsaan terkini terkait juga dengan aksi demonstrasi yang sedang berlangsung, maka berikutnya PP GMH akan menyampaikan pernyataan sikap,” kata Rizki.
Rizki mengatakan dinamika kehidupan demokrasi merupakan bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dijamin.
“PP GMH memandang bahwa dinamika kehidupan demokrasi sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kebebasan menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijamin,” ujarnya.
Namun, Rizki menegaskan kebebasan dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kebebasan, kata dia, tidak boleh mengorbankan kepentingan umum maupun keselamatan masyarakat.
“Namun kami PP GMH berpandangan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus berjalan bersamaan dengan tanggung jawab. Kebebasan yang kita inginkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa koridor, apalagi sampai mengorbankan kepentingan umum dan keselamatan masyarakat,” tegas Rizki.
Karena itu, PP GMH mendorong seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar melakukannya secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Menurut Rizki, kritik tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa harus menggunakan kekerasan ataupun memicu perpecahan.
“Penyampaian aspirasi haruslah dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Aspirasi yang kuat tidak harus disampaikan dengan cara-cara kekerasan. Kritik yang tajam tidak harus melahirkan pertentangan yang membelah persatuan nasional Indonesia,” ungkapnya.
PP GMH juga meminta masyarakat mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terjadi setahun lalu. Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kita juga perlu mengambil pelajaran dari peristiwa kerusuhan yang terjadi tepat setahun yang lalu. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan refleksi dan renungan bersama. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama,” tutur Rizki.
Di sisi lain, PP GMH mendorong pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu merespons berbagai persoalan publik secara terbuka, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta merespons berbagai persoalan publik secara terbuka, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Rizki.
Selain persoalan demokrasi dan aksi demonstrasi, PP GMH mengajak masyarakat mengutamakan solidaritas kemanusiaan. Rizki meminta masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membantu mempertimbangkan menyalurkan bantuan dan donasi kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta korban kebakaran di berbagai daerah.
“Dalam situasi nasional politik dengan segala dinamikanya seperti yang sedang berlangsung saat ini, PP GMH juga mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan solidaritas kemanusiaan terhadap korban bencana alam di NTT dan korban kebakaran di berbagai titik,” ujar Rizki.
“Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan dan donasi, hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menyalurkannya kepada saudara-saudara kita yang sedang menjadi korban bencana dan sangat membutuhkan pertolongan,” sambungnya.
Dalam pernyataan sikapnya, PP GMH juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk melalui pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Rizki menegaskan dukungan tersebut harus tetap berjalan berdasarkan prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak warga negara.
“PP GMH, tentunya mendukung penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk melalui pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang tetap berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara,” kata Rizki.
PP GMH juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang turun ke jalan agar tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Aparat keamanan yang bertugas mengawal aksi juga diminta mengedepankan pendekatan yang tidak represif.
“Rekan-rekan yang hari ini memilih untuk tetap turun ke jalan, maka kami juga mengimbau agar aksi ini dapat berjalan dengan tertib, santun, dan damai. Dan juga kami mengimbau kepada aparat penegak hukum yang mengawal dan menjaga aksi di jalan ini agar tidak represif,” ungkap Rizki.
Secara keseluruhan, PP GMH menyampaikan delapan poin sikap. Pertama, menegaskan penyampaian pendapat, kritik, dan aspirasi sebagai hak konstitusional warga negara.
Kedua, mendorong kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Ketiga, mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional.
Keempat, mendorong pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Kelima, mengingatkan seluruh pihak mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terjadi setahun lalu.
Keenam, mengutamakan solidaritas kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan dan donasi kepada korban bencana yang membutuhkan. Ketujuh, mendukung penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kedelapan, PP GMH mengajak seluruh pihak menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban umum.
Rizki menegaskan demokrasi tidak seharusnya membuat masyarakat memilih antara kebebasan dan ketertiban. Menurutnya, kedua hal tersebut harus berjalan bersama.
“Kita tidak sedang memilih antara kebebasan dan ketertiban, keduanya harus berjalan bersama. Kita ingin demokrasi yang hidup tetapi tetap damai. Kita ingin kritik yang tajam tetapi tetap beradab. Kita ingin kebebasan yang luas tetapi tetap bertanggung jawab,” pungkas Rizki.
(Kiki Apriyansyah)
