SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini.
Yan melihat upaya dialog dan rekonsiliasi dengan GAM yang dilakukan pemerintah berhasil di Aceh. “Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” katanya.
Hal tersebut disampaikan politisi asal Papua ini, dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Peran TNI Polri Dalam Menumpas KKB Papua’ kerjasama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Hadir dalam acara sebagai narasumber, Wakil Ketua DPD RI Letjend TNI Mar (Purn.) Nono Sampono, dan anggota MPR RI Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno serta awak media massa nasional sebagai peserta.
Sebenarnya, lanjut Yan, masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan ini terus berlanjut dan tidak berkesudahan. Yang dikhawatirkan adalah, kekerasan ini akan berlanjut ke generasi selanjutnya. “Inilah pentingnya dialog. Karena dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan merubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk. Yang menjadi persoalan adalah susahnya mendeteksi otak-otak KKB ini karena mereka ada di luar negeri. Sekarang bagaimana caranya mereka yang ada di luar negeri itu dan KKB yang ada di Papua bisa kita kumpulkan dan dudukan untuk berdialog dengan pusat,” tambahnya.
Yan mengajak semua elemen baik itu pemerintah pusat, daerah, masyarakat Papua, serta pihak KKB untuk kembali memikirkan rakyat dan masa depan mereka. “Mari kita semua melakukan kesepakatan damai, menyudahi semua pertikaian yang hanya menguntungkan segelintir pihak dengan tujuan mengacak-acak persatuan Indonesia serta mengadu domba antar anak bangsa,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, memang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat sipil Papua. Aksi pembunuhan yang dilakukan menyasar siapapun baik aparat dan umum.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok bersenjata ini ternyata memiliki kemampuan untuk menyerang dan membunuh perwira tinggi militer yakni, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha yang gugur saat terjadi kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
“Kemampuan mereka tidak main-main. Mereka memiliki skill tempur mumpuni dan didukung oleh persenjataan yang modern. Mereka tidak bisa lagi disebut KKB tapi kelompok separatis teroris. Untuk itu, penanganan yang dilakukan terhadap mereka harus tegas,” katanya.
Namun, Dave mengingatkan bahwa penanganan permasalahan di Papua tersebut harus dilihat dari berbagai sisi secara hati-hati. Sebab, benih-benih penyebab aksi kekerasan karena adanya rasa ketidakadilan serta kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang sudah berlarut-larut tersimpan dan meledak dalam bentuk aksi separatis.
“Tapi, masih banyak masyarakat Papua yang menyikapi kekecewaan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu, penyelesaiannya mesti dibagi dua tahap. Pertama, tindakan tegas harus dilakukan terhadap kelompok yang melakukan aksi kekerasan sampai pembunuhan. Tahapan kedua dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan SDM. Dua tahap ini harus dilakukan agar upaya-upaya menuju perdamaian di Papua menjadi efektif dan mencapai hasil yang diharapkan,” pungkasnya. (wwa)
