SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), menargetkan peningkatan signifikan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2025. Target ini seiring dengan tingginya kebutuhan tenaga kerja migran di berbagai negara tujuan.
“Pada tahun 2025, kami menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425.000 orang, naik 45 persen dari tahun 2024 yang berjumlah 295.439 orang,” ujar Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, dalam konferensi pers Capaian Kinerja KemenP2MI di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa kuota lapangan kerja di luar negeri atau job order bagi warga negara Indonesia diproyeksikan mencapai 1,63 juta pada 2025.
Fokus Peningkatan Kualitas PMI
Untuk mencapai target tersebut, KemenP2MI menggelar berbagai program pemberdayaan dan pelatihan bagi calon PMI. Program-program tersebut mencakup:
1. Pelatihan kemampuan kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.
2. Pembekalan bahasa asing untuk memudahkan komunikasi.
3. Literasi keuangan dan penguatan keluarga untuk memastikan kesejahteraan finansial PMI dan keluarganya.
4. Pelatihan kewirausahaan bagi keluarga PMI agar lebih mandiri.
Selain itu, kementerian juga akan memberikan pendampingan selama dan setelah bekerja, termasuk rehabilitasi bagi PMI yang mengalami gangguan fisik atau psikis. Dzulfikar menambahkan, “Kami juga mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk membantu pembiayaan penempatan.”
Tantangan Nonprosedural dan Pemulangan PMI
Meski begitu, tantangan besar masih dihadapi terkait pekerja migran nonprosedural. Data KemenP2MI menunjukkan bahwa sepanjang 2024, sebanyak 11.039 PMI dipulangkan dari Malaysia karena tidak melalui jalur resmi, menyumbang 71,15 persen dari total PMI yang dipulangkan.
“Malaysia adalah jalur PMI ilegal yang paling tradisional dan pintu masuknya paling banyak,” ujar Dzulfikar. Selain Malaysia, negara lain seperti Arab Saudi (1.165 orang), Uni Emirat Arab (564 orang), Thailand (444 orang), dan Singapura (340 orang) juga mencatat pemulangan PMI.
Remitansi PMI Capai Rp 251 Triliun
Kinerja positif juga terlihat dari kontribusi remitansi atau pengiriman uang dari PMI. Hingga akhir 2024, jumlah remitansi diperkirakan mencapai 15,54 miliar dolar AS (Rp 251,1 triliun), meningkat 14 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 220,3 triliun.
“Jumlah remitansi pada kuartal III 2024 saja sudah mencapai 11,63 miliar dolar AS. Ini menunjukkan kontribusi signifikan PMI bagi perekonomian nasional,” kata Dzulfikar.
Negara dan Bidang Pekerjaan Favorit
Tahun 2024 mencatat Hong Kong sebagai negara tujuan terbanyak untuk penempatan PMI (99.168 orang), diikuti Taiwan (84.306), Malaysia (52.917), Jepang (12.653), dan Singapura (10.781).
Dari segi jenis pekerjaan, asisten rumah tangga (33,3 persen) menjadi bidang dominan, diikuti oleh perawat (17,5 persen), pekerja umum (7,6 persen), pekerja perkebunan (6,8 persen), dan pekerja konstruksi (2,9 persen).
Jawa Timur, Penyumbang Terbesar PMI
Sebagian besar PMI berasal dari lima provinsi utama:
1. Jawa Timur (79.021 orang – 26,76 persen)
2. Jawa Tengah (66.297 orang – 22,45 persen)
3. Jawa Barat (61.236 orang – 20,73 persen)
4. Nusa Tenggara Barat (30.342 orang – 10,24 persen)
5. Lampung (25.016 orang – 8,48 persen).
“Lebih dari 70 persen PMI berasal dari tiga provinsi utama: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” terang Dzulfikar.
Kolaborasi untuk Perlindungan PMI
KemenP2MI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memberikan perlindungan dan peningkatan layanan bagi PMI. Dzulfikar menyatakan, “Kami menyadari bahwa pelindungan PMI tidak bisa dilakukan sendiri. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.”
Dengan target besar dan strategi yang komprehensif, pemerintah optimistis bahwa PMI akan terus memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan keluarga mereka.
(ANTON)
