SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mampu menjadi agent of change atau agen perubahan.
Hal tersebut untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia diyakini bakal menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia.
“Karena performance yang ada saat ini, kalau konstan seperti ini, maka that dreams will come true. Mimpi itu akan menjadi kenyataan, bukan hanya sekadar mimpi,” ujar Mendagri pada Puncak Acara HUT ke-51 KORPRI Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Dirinya mengatakan, untuk menjadi negara dengan ekonomi kuat dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terdidik. Hal itu perlu didukung dengan adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Sementara untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, kunci utamanya adalah dari para aparatur sipil negara (ASN).
Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap jajaran ASN dapat mengubah mindset. Setiap individu diminta untuk menjadi agen perubahan yang kelak diharapkan dapat mengoptimalkan sistem birokrasi di Indonesia.
“Perubahan besar tidak pernah terjadi tanpa ada agen. Dan agen itu adalah salah satunya yang paling kunci adalah ASN Korpri yang jumlahnya 4 juta,” tambahnya.
Mendagri meminta jajaran ASN agar bisa mengadopsi kepemimpinan yang sesuai dengan situasi demokrasi saat ini, yakni kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan itu terutama yang mau mendengarkan, memberikan solusi, dialog, dan mampu menghasilkan kebijakan tegas saat diperlukan. Di lain sisi, para ASN didorong agar belajar menjadi pengikut yang baik. Hal itu untuk menyikapi arahan atau kebijakan dari pimpinan.
Untuk menjadi followership yang baik, tambah Mendagri, kunci utamanya adalah prestasi dan loyalitas. Selain itu, cara lainnya adalah upaya dalam mengatasi masalah. Di akhir sambutannya, Mendagri mengajak para ASN untuk bersyukur atas berbagai kondisi saat ini.
Dirinya menekankan agar para ASN untuk menjadi agen perubahan di dalam tata kelola pemerintahan, seperti mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan optimalnya realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi ASN.
“Kita upayakan agar anggaran pendapatan kita bisa maksimal, baik dari SDA maupun sumber daya yang lain dengan minimum kebocoran. Maka kita akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, pusat maupun daerah,” pungkasnya. (wwa)
