SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 23 kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, pada 9 Desember mendatang.
Untuk itu, kesiapan pengamanan yang akan dilaksanakan oleh Polda Sumut perlu benar-benar dipastikan, mengingat Pilkada 2020 akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, saat memimpin rapat kerja tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, di Mapolda Sumut, Medan, Kamis (12/11/2020).
“Menurut kami, sangat penting bagi masyarakat untuk merasakan pemilihan langsung kepala daerah, dimana proses demokrasi ini tidak terjadi intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Disamping itu, Polda Sumut wajib mewujudkan masyarakat nyaman, damai, tidak mudah diadu domba, dan sebagainya. ujar Ahmad Sahroni.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga agar pesta demokrasi tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat, oleh sebab itu Komisi III DPR RI perlu memastikan persiapan keamanan pesta demokrasi itu berjalan aman bebas tanpa tekanan dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.
Dalam pertemuan tersebut, politikus dapil DKI Jakarta III ni mengimbau kepada tiga lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI, yakni Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham, agar menjaga netralitas dalam mengawal Pilkada 2020 yang akan datang.
Dengan menjaga netralitas kepolisian, kejaksaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), tentunya sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri.
“Tentu kalau pilkadanya berjalan dengan aman dan menjaga netralitas Kepolisian, Kejaksaan dan ASN, maka proses demokrasi itu bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas baik,” pinta Sahroni.
Dirinya meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada nanti, sudah memahami posisi dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Tentunya kita berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab kepada suksesnya Pilkada 2020 pada 9 Desember yang akan datang dapat mengawal seluruh proses yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin menyatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh anggota Polri supaya menjaga netralitasnya. Apabila ada personil yang kedapatan tidak netral, maka akan dikenakan sanksi disiplin dan kode etik.
Polda Sumut sudah siap mengamankan dan menjaga proses demokrasi tersebut. Stabilitas keamanan di masyarakat sudah terjaga dengan baik dan kondusif.
“Karena Polda Sumut melaksanakan pengamanan Pemilihan Kepala daerah secara profesional dan netral,” tandasnya.
Kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Sumut juga diikuti oleh Anggota Komisi II lainnya yaitu, Marinus Gea, Bambang DH (Fraksi PDI- Perjuangan), Adde Rosi Khoerunnisa (F-Golkar), Romo HR. M Syafi’i, Bambang Haryadi (F-Gerindra), NM. Dipo Nusantara Pua Upa (F-PKB), Hinca IP Panjaitan (F-Demokrat), Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap (F-PAN) dan Arsul Sani,(F-PPP). (Tumpak S)
