SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Budi Hartawan menyebutkan tentang rencana transformasi BLK akan yang akan menerapkan program 4 R pada tahun 2021.
“4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana,” ujar Budi Hartawan, dikutip dari siaran pers Biro Humas Kemenaker, Senin (2/11).
Ia menegaskan, dalam reformasi kelembagaan idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), minimal 1 UPTP.
“Tak hanya itu, reformasi kelembagaan juga mencakup berbagai hal. Yakni penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja,” jelas Budi Hartawan.
Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan langkah yang akan dilakukan Kemenaker, yakni memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program magang luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara masif.
Terkait magang, Budi Hartawan mengatakan, banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang, sehingga perlu dioptimalkan bersama.
Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, Kemenker akan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
“Untuk revitalisasi sarana dan prasarana akan dilakukan pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,” katanya.
Selain menerapkan program 4 R, Kemenaker membangun BLK yang dikelola langsung oleh Kemnaker di setiap provinsi pada tahun 2021. Tujuannya untuk mengakselerasi pembangunan SDM.
“Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi. Dengan begitu dapat memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” ujar Budi Hartawan. (Tumpak S)
