SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Jakarta kembali ramai dengan aksi demonstrasi. Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil akan turun ke jalan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi ini digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/3/2025).
Pengamanan Ketat, Polisi Terjunkan 1.824 Personel
Polres Metro Jakarta Pusat memastikan akan ada pengamanan ekstra ketat selama aksi berlangsung. Sebanyak 1.824 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga ketertiban.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kamis (27/3/2025).
Susatyo menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan berasal dari berbagai instansi, seperti Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, hingga lembaga terkait lainnya.
“Kami mengutamakan pendekatan persuasif, negosiasi, dan pelayanan yang humanis,” tambahnya.
Selain menjaga ketertiban, petugas juga akan memastikan massa aksi tidak memasuki Gedung DPR RI. Adapun pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi akan dilakukan secara situasional.
“Kami mengimbau kepada koordinator lapangan dan orator agar melakukan orasi dengan santun, tidak memprovokasi massa, serta menjaga ketertiban umum. Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,” tegas Susatyo.
Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Bersatu dalam Aksi
Koordinator Wilayah BEM Se-Jabodetabek Banten (BSJB) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Andhika Natawijaya, menegaskan bahwa mahasiswa akan turun langsung ke jalan bersama masyarakat sipil.
“Elemen mahasiswa termasuk BEM SI tergabung dalam aksi bersama masyarakat sipil. Ada tiga tuntutan utama yang akan kami suarakan, yaitu seruan ‘Indonesia Gelap’, pencabutan revisi UU TNI, serta penolakan terhadap RUU Polri,” ujar Andhika.
Andhika juga memastikan aksi serupa akan digelar di berbagai daerah, termasuk di Bogor.
“Info yang saya dapat, aksi dengan tuntutan serupa juga akan digelar di DPRD Kabupaten Bogor hari ini,” lanjutnya.
Aktivis: Revisi UU TNI Ancam Demokrasi
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut bersuara soal aksi demonstrasi ini. Ia menilai revisi UU TNI dapat membuka celah bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, yang berpotensi mengancam demokrasi.
“Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita. Revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil, bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil,” kata Usman.
Tak hanya RUU TNI, massa aksi juga menolak RUU Polri yang dianggap memberikan kewenangan berlebihan bagi kepolisian.
“RUU Polri berpotensi memberikan kewenangan berlebih yang dapat memperkuat kontrol represif negara,” tegasnya.
Seruan Aksi “Jakarta Melawan”
Ketua Centra Initiative, Al Araf, juga membenarkan adanya aksi ini. Ia membagikan pamflet yang bertuliskan “Seruan Aksi Jakarta Melawan” dengan tagar #CabutRevisiUUTNI, #TolakUUPolri, dan #IndonesiaGelap.
Pamflet tersebut mencantumkan lokasi aksi di sekitar Gedung DPR RI dengan jadwal mulai pukul 13.30 WIB.
Salah satu kalimat yang mencolok dalam pamflet itu berbunyi: “Semua diundang kecuali aparat!”
Namun, Al Araf mengaku belum mengetahui jumlah pasti massa yang akan hadir.
“Saya kurang tahu pastinya berapa,” ujarnya.
Aksi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari dengan dihadiri oleh mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat sipil. Polisi tetap mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tertib.
Pantau terus perkembangan aksi ini untuk update terbaru!
(Anton)
