SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dalam rangka perbaikan layanan publik di sektor kesehatan dan pariwisata, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi pelayanan publik sektor kesehatan di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan tantangan di antaranya adalah keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketidakmandirian fiskal daerah. Alex juga menambahkan bahwa tantangan geografis, kondisi keamanan, dan dinamika sosial budaya masih menjadi sekelumit tantangan tersendiri.
Lanjut Alex, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang genting bagi pemerintah Indonesia. Situasi ini membuat anggaran kesehatan setiap tahun mengalami kenaikan. Terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 di 2020-2021, anggaran kesehatan di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah yang dialokasikan pemerintah baik lewat belanja pemerintah pusat, maupun alokasi dana kesehatan yang disalurkan ke daerah.
“Tingginya anggaran negara dari sektor kesehatan itu tentu menjadi signal dari pemerintah. Kesehatan adalah aspek yang sangat genting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Tingginya anggaran kesehatan tentu menjadi titik rawan juga dalam tindak pidana korupsi. Biasanya kalau anggarannya tinggi, di situlah ada titik-titik rawan terjadinya korupsi,” terang Alex, dalam keterangan tertulis, Senin (30/10/2023).
Ia juga menuturkan, KPK juga memperhatikan banyak daerah yang ketersediaan tenaga kesehatannya belum memadai, khususnya tenaga dokter. KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar pendidikan dokter bisa diambil alih negara.
“Kelangkaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama penyediaan tenaga dokter. Berdasarkan data, 14.000 dokter untuk seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta. Jadi perbandingannya, 1 dokter dengan jumlah perkapitanya itu sangat menjulang dan tidak merata. Banyak dokter tapi terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, ini masih banyak daerah yang ketersediaan tenaga kesehatannya belum memadai. Jangankan dokter spesialis, dokter umum saja mungkin banyak puskesmas yang belum terisi,” ujar Alex.
Menurut Alex, adanya percepatan dan peningkatan di sektor kesehatan bertujuan agar sasaran untuk mendorong pencapaian target pemerintah pusat dan daerah di sektor kesehatan dan serta kualitas layanan sektor kesehatan yang lebih baik dan memadai terutama di wilayah timur Indonesia.
Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia Kalake juga mengemukakan terkait tantangan utama yang dihadapi daerah NTT di bidang kesehatan. “Terdapat 7,17 persen puskesmas tanpa tenaga dokter dan hanya 31 persen puskesmas yang lengkap 9 nakes standar. Karena itu, saya berharap agar persoalan-persoalan menjadi pokok pembahasan dalam rakor ini agar kiranya bisa ditemukan strategi-strategi untuk mengatasi persoalan ini,” pungkas Kalake. (Akhirudin)
