SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Selama ini isu perubahan iklim kerap dianggap sebatas urusan menjaga pohon dan lingkungan semata. Padahal di balik ancaman tersebut, ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, hingga membuka jutaan lapangan kerja baru di dalam negeri.
Pesan penting itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menilai krisis iklim yang melanda Indonesia saat ini sudah bergeser skala dampaknya—bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan nasional.
“Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara lama. Perlu solusi yang beyond business-as-usual. Transisi energi dan reboisasi hutan kini jadi jalur mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Eddy saat memberikan keterangan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta.
Menghidupkan Mesin Ekonomi Lewat Isu Iklim
Menurut Eddy, Indonesia sebenarnya sudah mulai memasang ‘fondasi’ agar tantangan iklim ini bisa berbalik menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah diyakini mampu menciptakan efek berantai (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Mulai dari kesiapan industri manufaktur lokal, datangnya arus investasi hijau, sampai terciptanya variasi lapangan kerja baru.
Salah satu bukti nyata bagaimana agenda ekonomi dan penyelamatan lingkungan bisa berjalan beriringan adalah proyek Abadi Masela. Proyek energi skala besar ini menjadi contoh konkret bagaimana negara menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengesampingkan target penurunan emisi.
Serius Garap Pasar Karbon Nasional
Guna memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada pertengahan Juli lalu.
Sistem yang berada di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup ini berfungsi sebagai ‘wasit’ sekaligus pencatat resmi seluruh unit karbon yang diperdagangkan. Keberadaannya diperkuat lewat Permen LH/Kepala BPLH Nomor 10 Tahun 2026.
Hadirnya SRUK menjadi kunci vital agar perdagangan karbon di Indonesia berjalan transparan dan punya integritas tinggi di mata dunia. Yang tak kalah penting, sistem ini dirancang untuk mencegah praktik double counting atau klaim ganda atas penurunan emisi yang sudah dicapai.
Dengan infrastruktur hukum dan teknis yang makin matang, Indonesia tak cuma sekadar ikut-ikutan tren penanganan krisis iklim dunia, melainkan sedang membuka keran pertumbuhan ekonomi baru yang lebih hijau dan berkelanjutan.
(Riana)
