SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Masalah beras impor berkutu kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian harus bertanggung jawab atas temuan ini. Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola pangan nasional dan berisiko merugikan keuangan negara serta membahayakan keamanan pangan masyarakat.
“Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Mengapa pemerintah tetap mengandalkan impor dalam jumlah besar jika akhirnya malah menumpuk dan tidak bisa digunakan? Ini pemborosan besar dan bertentangan dengan kebijakan efisiensi Pak Presiden Prabowo,” ujar Johan Rosihan di Jakarta, Senin (17/03).
Ratusan Ribu Ton Beras Rusak di Gudang Bulog
Menurut laporan yang beredar, sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor mengalami kerusakan akibat serangan hama. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Gudang Bulog Yogyakarta, di mana stok beras impor dari tahun lalu masih menumpuk dan tidak layak konsumsi.
Johan mempertanyakan mengapa pemerintah tetap melakukan impor dalam jumlah besar jika distribusinya tidak maksimal. Ia menilai kebijakan ini merugikan negara dan membahayakan konsumen.
DPR Minta Audit Pengadaan Beras Impor
Sebagai langkah perbaikan, Johan mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Menurutnya, jika impor dilakukan tanpa perencanaan matang, maka yang terjadi hanyalah pemborosan anggaran.
“Kita harus memastikan bahwa impor dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan sekadar menumpuk stok yang akhirnya rusak dan tidak bisa digunakan,” tegasnya.
Ia juga meminta Badan Pangan Nasional untuk mengelola stok beras dengan lebih efisien, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Bulog Diminta Transparan
Johan juga menyoroti peran Bulog dalam menangani beras berkutu ini. Menurutnya, Bulog harus lebih transparan dalam proses pengelolaan dan memastikan beras yang didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi layak konsumsi.
“Bulog harus menjelaskan bagaimana cara mereka menangani beras berkutu ini dan memastikan tidak ada beras rusak yang sampai ke tangan masyarakat,” katanya.
Kurangi Impor, Perkuat Produksi Dalam Negeri
Johan menegaskan bahwa ketergantungan terhadap impor harus dikurangi. Ia meminta Kementerian Pertanian lebih serius dalam mendukung petani lokal agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,” ungkapnya.
Evaluasi Kebijakan Pangan Nasional
Sebagai langkah jangka panjang, Johan menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pangan nasional. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami di Komisi IV akan terus mengawasi kebijakan pangan nasional agar lebih berpihak kepada rakyat, khususnya petani lokal,” pungkasnya.
Kasus beras impor berkutu ini diharapkan menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar lebih cermat dalam mengelola pangan nasional dan tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
(Anton)
